KPU Nantikan Keseriusan Pemkot
SURABAYA, Jawa Pos – Mengantongi empat kursi, meski masih baru, PSI tetap dilirik para kandidat untuk mendapatkan tiket menuju pilwali Surabaya. Buktinya, setelah membuka pendaftaran, hingga kemarin ada sebelas orang yang mengirimkan permohonan direkom menjadi cawali/cawawali.
Jumlah pendaftar itu masih bisa bertambah. Sebab, pendaftaran bakal ditutup pada 20 Oktober. Jumlah pendaftar di PSI bisa jadi menyamai jumlah pendaftar di PDIP yang mencapai 18 orang. Bisa juga lebih dari itu. ”Kami mempermudah pendaftaran bagi yang tak sempat ke kantor. Mereka bisa mendaftar secara online,” ujar Ketua Panitia Konvensi PSI Jatim Wendik Arifiyanto kemarin.
Sebagai partai baru, PSI mampu menembus parlemen Surabaya dengan perolehan empat kursi. Mereka pun bisa membuat fraksi mandiri tanpa harus bergabung dengan fraksi lain. Di DPRD Surabaya partai yang tak bisa membuat fraksi sendiri hanya PPP (1 kursi), PAN (3 kursi), dan Nasdem (3 kursi).
Meski sudah bisa membentuk satu fraksi, PSI tetap harus membentuk koalisi partai untuk bisa mengusung pasangan calon (paslon) di pilwali nanti. Sebab, syarat pendaftaran minimal adalah 10 kursi. Yang bisa maju tanpa koalisi hanya PDIP yang meloloskan 15 kadernya di parlemen.
Meski begitu, Wendik belum bicara tentang koalisi. Partainya masih berfokus pada agenda pendaftaran. Setelah tuntas, proses selanjutnya adalah menguji para calon itu dengan mengundang sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat sebagai panelis. ”PSI tak akan mengintervensi hasil uji panelis itu,” kata dia.
Namun, masih ada tahapan lain. Yakni, uji publik. PSI bakal menunjuk lembaga survei independen untuk menentukan nama yang berhak mendapat rekomendasi. ”Yang jelas, tak ada mahar politik bagi siapa saja yang mendaftar lewat PSI,” lanjutnya.
Sementara itu, di Nasdem jumlah pendaftar bertambah menjadi delapan orang hingga kemarin. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Surabaya Srihono Yularko menerangkan, masa pendaftaran di partainya masih berlangsung sampai 23 Oktober. ”Yang terakhir daftar ada Pak Sutjipto Joe Angga. Beliau akademisi dan pengusaha,” kata Srihono.
Lalu, bagaimana partai lain? Golkar kabarnya segera membuka pendaftaran Oktober nanti. Sementara itu, PKB masih menunggu rekomendasi dari pimpinan pusat. PKS sudah bergerak. Namun, penjaringan dilakukan secara internal partai. Gerindra belum memanasi mesin politiknya. Mereka masih menunggu dinamika yang terjadi.
Partai Demokrat juga akan membuka pendaftaran. Namun, dua pekan belakangan nama Herlina Harsono Njoto banyak disebut-sebut sebagai calon tunggal dari partai berlambang Mercy itu.
Secara terpisah, perang urat saraf mulai terjadi di kalangan bawah. Di antaranya, terkait perang baliho. Hal itu menimpa baliho miliki Ketua Fraksi Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto. Balihonya menjadi korban vandalisme.
Terdapat tulisan ”DPR Lucu” di pojok kanan bawah baliho milik Herlina yang terpasang di Kedung Baruk. Herlina baru tahu balihonya dicoret-coret setelah ramai di Instagram. Pemilik akun Frisky Diyar mengunggah tiga posting-an baliho itu kemarin siang.
Herlina langsung menanyakan apa maksud Frisky. Dia menanyakan mengapa Friski tahu keberadaan baliho-baliho milik Herlina. Padahal, lokasinya berjauhan. Yakni, di timur dan di pusat kota. Namun, foto-foto tersebut dia unggah dalam waktu bersamaan. ”Apa saya ada salah dengan Anda?” tanya Herlina.
Frisky menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan Herlina. Dia juga tak memiliki maksud apa pun.
PENANDATANGANAN naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana pilwali 2020 hampir pasti belum bisa dilakukan pada 1 Oktober. Setelah pekan lalu ada pertemuan pemkot dengan KPU dan Bawaslu Surabaya, belum ada lagi pertemuan lanjutan untuk membahas anggaran tersebut. KPU dan Bawaslu menyatakan sudah menyerahkan pengajuan anggaran. Sementara itu, pemkot akan membahas terlebih dahulu pengajuan tersebut di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Anggota KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist mengungkapkan, pada 2019 hingga pengujung tahun memang ada agenda yang harus mereka jalankan. Terutama tahapan calon perseorangan dan pendaftaran pemantau pemilu. Meski tahapannya panjang, KPU Surabaya tetap harus membuat pengumuman atau sosialisasi. ”Untuk tahun ini saja dianggarkan sekitar Rp 1 miliar,” ungkap Naafilah kemarin (26/9).
Total anggaran yang diajukan KPU Surabaya sekitar Rp 124 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan KPU Surabaya. Sudah ada PKPU 15/2019 tentang Tahapan Pilkada dan Permendagri 54/2019 tentang Pendanaan Pilkada. Bahkan, sudah ada pula edaran agar segera mengalokasikan dana dari APBD untuk pilwali tersebut.
Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar menuturkan, pihaknya sudah menghitung ulang dana untuk pilwali tersebut. Total anggaran yang dibutuhkan dari sebelumnya Rp 26 miliar menjadi Rp 28,1 miliar. Jumlah tersebut terbagi untuk dua tahun anggaran, yakni Rp 907,4 juta pada 2019 dan Rp 27,2 miliar pada 2020. ”Karena itu menyesuaikan jumlah TPS yang kelak diplot untuk pilwali. Yakni, 4.327 TPS. Jadi, mundake sak munu,” ungkap Agil.
Bawaslu Surabaya pun berharap pemkot segera mengundang mereka lagi untuk membahas anggaran tersebut bersama TAPD. Sebab, tahapan pilwali itu sebentar lagi berjalan.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebutkan bahwa pemkot tentu akan membahas terlebih dahulu anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu.