Pokir Dewan Perlu Evaluasi

GRESIK, Jawa Pos – Para anggota DPRD Gresik tetap akan mendapatkan jatah program untuk para konstituennya. Yakni, program pokok pikiran (pokir). Namun, ke depan ada rencana untuk mengubah konsep pokir tersebut. Sebelumnya, pokir bergantung usulan anggota dewan. Nah, ke depan disinkronkan dengan program prioritas pemkab.

Saat ini konsep itu dibahas pemkab. Jika disepakati, sistem baru tersebut bakal diterapkan pada program pokir itu periode mendatang. ”Tentu keputusannya bergantung kesepakatan nanti,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik Hermanto T. Sianturi.

Menurut Herman, pemkab akan menawarkan program-program prioritas kepada dewan untuk dimasukkan pokir masing-masing. ”Dengan demikian, program yang diusulkan dewan nanti bisa sejalan dengan program prioritas pemkab,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut dia, dewan tetap memiliki kewenangan untuk mengajukan program usulan dari para konstituennya. Syaratnya, program itu benar-benar penting dan belum bisa diakomodasi pemkab. ”Maka, persoalan ketidaklayakan usulan program pokir itu bisa dihilangkan. Paling tidak bisa diminimalkan,” kata Herman.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik Nurul Yatim menyatakan, pokir yang sejatinya memiliki dampak positif membutuhkan penajaman. Terutama sasaran untuk sektor pemberdayaan serta pengembangan desa. ”Sepengetahuan kami, (pokir, Red) banyak yang berkutat di sektor infrastruktur. Memang, sektor ini penting. Tapi, sudah banyak yang dapat perhatian dari pemkab,” ujarnya.

Karena itu, Yatim mengusulkan, sesuai kesepakatan bersama para Kades, pokir ke depan mungkin bisa menyentuh banyak sektor pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.