Partai Nasdem Bantah Main Dua Kaki
JAKARTA, Jawa Pos – Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menimbulkan sejumlah spekulasi. Salah satunya, Nasdem dinilai sedang serius menjajaki peluang berada di luar pemerintahan. Namun, analisis semacam itu langsung dibantah Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate.
Johnny menegaskan bahwa sikap partainya tidak berubah sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Pertemuan Nasdem dengan PKS merupakan safari politik sebagai pengingat bahwa kontestasi sudah selesai. ”Sikap politik satu. Partai koalisi pemerintah dan berada di pemerintahan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (31/10).
Sebagai partai koalisi pemerintah, tambah Johnny, pihaknya perlu memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik. Untuk itu, komunikasi di parlemen perlu dibangun, bukan hanya dengan partai koalisi, tapi juga nonkoalisi. Tradisi tersebut sebelumnya juga sudah dilakukan dengan Partai Gerindra sebelum pembentukan kabinet.
Apakah sudah ada komunikasi lebih dahulu dengan presiden? Johnny yang juga menjabat Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju membantahnya. Menurut dia, urusan partai tidak terkait dengan presiden. Namun, dia memastikan, komunikasi intens antarpartai justru meringankan presiden. ”Kami bertemu untuk meringankan beban. Untuk membuat lurus benang kusut,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Sinergi
Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyoroti pernyataan Surya Paloh tentang kemungkinan berada di luar pemerintahan. Menurut dia, pernyataan tersebut keluar ketika kabinet sudah terbentuk dan Nasdem mendapatkan jatah tiga menteri. ”Maka, hal itu menunjukkan adanya gelagat yang serius dari Nasdem untuk berada di luar pemerintahan,” terangnya kemarin.
Said mengulas, umumnya pernyataan berseberangan dengan pemerintah baru akan muncul di akhir periode atau menjelang pemilu. Bukan di awal masa kerja kabinet. Apalagiolehparpolyangmendapatkan jumlah kursi menteri signifikan seperti Nasdem.
”SP (Surya Paloh) seolah ingin berkata, silakan pecat menteri dari Nasdem kapan pun. Karena kami siap setiap saat menjadi partai penentang pemerintah,” lanjut alumnus Universitas Indonesia itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nasdem seperti sudah berpikir matang-matang soal rencana menjadi partai yang berlawanan haluan dengan pemerintah.
Pernyataan Surya Paloh, tambah Said, tidak lagi bisa dianggap mainmain atau sekadar gertakan. Jangan sampai manuver yang dilakukan Surya Paloh berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Karena itu, menurut Said, sebaiknya presiden segera mengagendakan pertemuan dengan Surya Paloh. Dengan demikian, bisa diketahui apa sesungguhnya yang diinginkan Nasdem.