Percepat Proyek MRT dan LRT
SEJUMLAH pekerjaan menjadi prioritas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam waktu dekat. Yang paling utama adalah menyelesaikan masalah-masalah internal BUMN dan proyek-proyek infrastruktur.
Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi fokusnya adalah kereta cepat Jakarta–Bandung. Dia ingin proyek tersebut berjalan sesuai rencana ▪
Erick telah membentuk satuan tugas yang dipimpin Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra. Dia juga mengubah konsep rapat dari yang biasanya rutin kini bisa dipercepat jika ada masalah yang perlu segera diselesaikan. ”Juga tidak ada hierarki lagi. Jadi, saya, wakil menteri, semua direksi yang hadir, tidak ada pangkatnya. Pangkat yang tertinggi ya pimpinan task force (satuan tugas, Red),” kata Erick di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin (5/11).
Dia berharap perubahan tersebut bisa membuat proyek itu selesai sesuai waktu yang ditentukan, yakni 2021. Sebelumnya, penyelesaian sejumlah proyek memang molor. Misalnya, pembangunan MRT (Moda Raya Terpadu) dan LRT (Lintas Rel Terpadu) Jakarta–Bogor. ”Nah, kami coba yang kereta cepat ini jangan
karena itu akan disambung juga sampai Surabaya nantinya. Jadi, kalau yang ini delayed, nanti semuanya delayed,” paparnya.
Kereta cepat Jakarta–Surabaya ditargetkan beroperasi penuh pada 2025. Dimulai dengan pengoperasian rute Jakarta– Cirebon pada 2024. Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan melakukan survei persiapan tahap awal hingga Oktober 2020. Setelah itu, pembebasan lahan dilakukan mulai 2020 hingga 2022.
Selain proyek infrastruktur, bos Mahaka Group itu juga memprioritaskan masalah yang membelit perusahaan baja PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Perseroan tersebut sangat tertekan
karena merugi selama tujuh tahun terakhir. Saat ini perusahaan itu berada dalam proses restrukturisasi utang dengan melibatkan 12 bank.
Krakatau Steel juga didera isu pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, mundurnya komisaris independen, dan utang yang menggunung. Berdasar laporan keuangan pada 2018, utang perseroan mencapai USD 2,49 miliar atau setara dengan Rp 35 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu). Naik 10,45 persen bila dibandingkan dengan 2017 yang sebesar USD 2,26 miliar. Pada 2018, rugi bersih mencapai USD 74,82 juta atau Rp 1,05 triliun.
Erick juga memprioritaskan pembenahan Jiwasraya yang menunggak pembayaran polis nasabah yang jatuh tempo. Menurut dia, sudah ada tiga strategi yang akan ditempuh. Namun, dia belum bersedia membeberkannya. Keterlambatan pembayaran polis terdapat di produk bancassurance. Total klaim yang tertunda akibat masalah tersebut mencapai Rp 802 miliar.
Di samping itu, fokus lainnya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap. Saat ini yang menjadi masalah proyek tersebut adalah negosiasi valuasi RDMP Cilacap antara Pertamina dan Saudi
Aramco. ”Negosiasi Aramco dan Pertamina untuk pembangunan refinery itu bagus untuk (ketahanan, Red) energi nasional,” ungkapnya. Erick memberikan perpanjangan waktu penghitungan valuasi investasi yang diajukan oleh Pertamina dan Aramco hingga Desember 2019.
Di era Menteri BUMN Rini Soemarno, terdapat kekosongan beberapa kursi direksi BUMN. Selain pensiun, penyebabnya adalah kasus korupsi yang menjerat direksi. Misalnya, jabatan direktur utama PT PLN kosong sejak April 2019 lantaran Sofyan Basir terjerat kasus korupsi PLTU Riau 1. Lalu, posisi direktur utama Bank Mandiri dan MIND ID (holding pertambangan) ditinggalkan oleh Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin pasca keduanya menjadi wakil menteri BUMN. Belum lagi kursi direktur utama Bank Tabungan Negara (BTN) yang kosong karena Suprajarto enggan menjabat setelah dilengserkan dari posisi direktur utama BRI. Erick mengatakan segera mengumumkan direktur utama BTN dan Bank Mandiri.
Pengesahan direktur baru akan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). ”Sekarang masih dalam proses me-review juga,” imbuh dia.