Dana Sosialisasi Paling Banyak Dipangkas

SEMENTARA itu, hingga kemarin siang (5/11), masih ada lima kabupaten yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada. Masing-masing Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene kepulauan (Pangkep). Dana pilkada di banyak daerah juga kena rasionalisasi.

”Kami mengusulkan Rp 11,7 triliun (untuk 265 daerah) dan disetujui Rp 9,8 triliun,’’ terang Ketua KPU Arief Budiman kemarin. Artinya, ada rasionalisasi anggaran sebanyak Rp 1,9 triliun. Sementara itu, total usulan anggaran di lima daerah yang belum teken NPHD berjumlah Rp 198,2 miliar.

Komisioner KPU Pramono Ubaid

Tanthowi menuturkan, problem dari tiga daerah seperti Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar adalah pemda langsung mematok anggaran. ’’Pokoknya dipatok sekian, terserah cukup atau enggak,’’ terangnya. Bahkan, setelah rasionalisasi dilakukan, tetap saja pemda tidak mau memenuhi anggaran. Sementara itu, di Simalungun dan Pangkep, laporannya adalah masalah ketersinggungan.

Berbagai upaya sudah dilakukan. Baik oleh KPU, Kemenko Polhukam, maupun Kemendagri. Bahkan, sudah ada tim dari Kemenko Polhukam dan Kemendagri yang turun ke daerah, tetapi belum bisa mendapatkan titik temu. Menurut Pramono, pihaknya mengharapkan ada keterbukaan dari pemda dalam hal anggaran.

Salah satu mata anggaran yang paling banyak dirasionalisasi adalah pos sosialisasi. Karena itu, KPU juga berharap pemda memberikan dukungan sosialisasi sebagai konsekuensi pemangkasan anggaran tersebut. Dengan begitu, masyarakat tetap antusias untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi pemilih di Pemilu 2019 mencapai hampir 82 persen. ’’Kami berharap partisipasi politik dalam pilkada serentak 2020 relatif pada derajat (yang sama),’’ timpal Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tanpa sosialisasi yang masif, akan sulit mengharapkan partisipasi pemilih akan tinggi sebagaimana pemilu.