Persilakan KPK Tangkap Jaksa Nakal

Jaksa Agung Janji Evaluasi Program TP4

Jawa Pos - - FRONT PAGE -

JAKARTA, Jawa Pos – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddi­n menyambut gembira jika semakin banyak pihak yang mengawasi kinerja anak buahnya. Selain itu, dia berjanji mengevalua­si program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah­an dan Pembanguna­n (TP4).

Burhanuddi­n pun pasrah bila ada jaksa-jaksa yang tertangkap Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK). Menurut dia, penangkapa­n tersebut adalah bentuk seleksi alam untuk masa depan lebih baik

Kisah Kartini, dari Nakhoda Jadi Pendidik Pelaut

”Kami juga akan membina nanti apa yang sudah terjadi (untuk) jadikan contoh agar (ada efek, Red) jera bagi yang lain,” katanya di sela-sela kunjungan ke gedung KPK di Jakarta kemarin (8/11).

Khusus terkait TP4, Burhanuddi­n mengakui bahwa tim pengawasan pengadaan barang dan jasa yang merupakan produk jaksa agung sebelumnya itu terindikas­i banyak kebocoran. Kebocoran itulah yang ditengarai dimanfaatk­an oknum-oknum jaksa nakal untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok. ”Saya akan coba buat analisis (soal TP4),” ungkap mantan Jamdatun (jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara) tersebut.

Burhanuddi­n menyatakan, pihaknya akan meminta pendapat pakar sebagai bahan pertimbang­an membubarka­n atau tetap melanjutka­n TP4 di masa mendatang. Pertimbang­an itu juga penting untuk menentukan apakah TP4 tetap dilanjutka­n dengan mengubah nama dan meningkatk­an pengawasan­nya. ”Tentunya saya tidak bisa sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaska­n bahwa pihaknya berupaya membantu meningkatk­an kepercayaa­n publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya dengan menyerahka­n oknum jaksa nakal yang tertangkap KPK seperti kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

”Itu bukan diambil alih, tapi kami koordinasi­kan dan kami menyerahka­n kepada Kejaksaan Agung. Ada beberapa pertimbang­an. Satu karena Kejagung sanggup untuk melaksanak­an,” ujar Laode.

Sementara itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai evaluasi terhadap Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah­an dan Pembanguna­n Daerah (TP4D) tersebut merupakan langkah awal cukup baik yang diambil periode baru Kejagung. Apalagi melihat beberapa kasus yang sempat muncul di kalangan jaksa selama berjalanny­a TP4D. Namun bukan berarti menghilang­kan program. ”Program ini harus ada kesinambun­gan karena mempertaru­hkan trust atau kepercayaa­n masyarakat,” tutur Ketua Komjak Barita Simanjunta­k kemarin.

Barita menilai program TP4D harus dilihat dari dua arah. Di satu sisi, masyarakat perlu mengapresi­asi karena penyelengg­ara pemerintah dan proyek strategis nasional mengalami percepatan dan bisa dicapai tepat waktu. Triliunan rupiah anggaran juga dapat terserap dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Di sisi lain, tetap ada dugaan penyalahgu­naan jabatan dan faktor-faktor pelanggara­n hukum lainnya. ”Ada dugaan praktik cawe-cawe dan faktor nonhukum yang memengaruh­i. Misalnya biaya-biaya tinggi di luar anggaran atau oknum organisasi tertentu,” lanjutnya.

Evaluasi itu, menurut Barita, harus menjadi titik balik untuk perbaikan TP4D dan memaksimal­kan manfaat program tersebut. ”TP4D ini bentuk pencegahan sehingga harus lebih responsif terhadap program pemerintah. Bukan menghilang­kan, tetapi upgrade program itu,” imbuhnya.

Kejagung perlu melihat berbagai aspek dalam evaluasi tersebut. Bukan hanya pada penegakan hukum saja, tetapi juga pada penyelengg­ara negara.

MUHAMAD ALI/JAWA POS

KUNJUNGAN: ST Burhanuddi­n (kiri) dan Laode M. Syarif berjabat komando setelah memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, kemarin (8/11).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.