99 Persen Pemda Tak Berkomitmen Anggaran 20 Persen
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, komitmen pemerintah daerah (pemda) terhadap urusan pendidikan sangat kecil. Sampai akhirnya pembangunan infrastruktur pendidikan fisik maupun nonfisik tidak maksimal. Berikut perbincangan wartawan dengan Ind
M. Hilmi Setiawan
Jawa Pos
Peristiwa sekolah ambruk yang menimbulkan korban jiwa di Pasuruan tentu memprihatinkan. Bagaimana Anda menilai komitmen pemda untuk dunia pendidikan?
Pembangunan pendidikan butuh komitmen pemda. Sebab, pelaksanaannya ada di pemda. Tapi, 99 persen pemda tidak komitmen. APBD murni mereka untuk pendidikan di bawah 20 persen. Padahal, (ketentuan) itu amanah UUD 1945. APBD pendidikan murni adalah anggaran yang belum ditambah transfer dari APBN.
Fakta lain yang Anda temukan apa?
Dua pemda memiliki APBD murni untuk pendidikan minus atau di bawah nol persen. Enam kabupaten APBD murni untuk pendidikan di bawah satu persen. Sebanyak 25 pemda APBD murni pendidikannya di bawah 5 persen. Anggaran pendidikan mereka memang akhirnya di atas 20 persen. Tetapi, itu terjadi setelah mereka mendapat kucuran dari APBN.
Selain alokasi anggaran pendidikan yang kecil, apa lagi persoalannya?
Urusan serapan anggaran juga menjadi persoalan. Kemudian, membuat atau menyusun program pendidikan juga. Kita lihat saja yang terjadi pada anggaran pendidikan DKI Jakarta yang sempat heboh. Padahal, SDM dan tata kelola di DKI mungkin lebih baik. Bagaimana di daerah-daerah lainnya.
Saat ini dana rehab sekolah di Kemendikbud dipindah ke Kementerian PUPR. Apakah bisa efektif mengatasi banyaknya sekolah rusak?
Anggaran Rp 6 triliun yang dipindah ke Kementerian PUPR kecil. Mau mendapat apa dengan jumlah anggaran segitu. Padahal, terdapat 200 ribuan jumlah sekolah yang harus ditangani. Seharusnya anggaran tersebut dijadikan satu ke dana yang ditransfer ke daerah. Atau sebaliknya, semua dana fisik yang ditransfer ke daerah ditarik ke Kementerian PUPR.
Bagaimana upaya Kemendikbud atau pemerintah pusat mendorong pemda supaya berkomitmen mewujudkan dana pendidikan dari APBN murni 20 persen
Sudah bukan eranya lagi pemerintah pusat otoriter. Mindset yang didorong sekarang kan bagaimana daerah nurut ke Kemendikbud. Padahal, tidak begitu. Eranya sekarang bagaimana pemda bisa berkolaborasi dan berkomitmen. Mas
Menteri Nadiem butuh wakil yang bisa menghadapi kepala daerah. Sosok yang memahami problem kepala daerah.