Pemkot Belanja Rp 10,3 T di 2020

APBD Surabaya Digedok Tepat pada Hari Pahlawan

SURABAYA, Jawa Pos – Seluruh fraksi di DPRD Surabaya akhirnya menyetujui APBD 2020. Anggaran belanja Rp 10,3 triliun itu disahkan sesuai dengan target, yakni tepat pada Hari Pahlawan 10 November kemarin. Meski seluruhnya setuju, banyak fraksi yang mengingatkan pemkot soal dampak kenaikan target pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2020.

PBB menjadi penyumbang pendapatan tertinggi dari sektor pajak daerah. Targetnya menjadi Rp 1,3 triliun tahun depan, naik Rp 152 miliar dari tahun sebelumnya. Banyak yang mempertanyakan kenaikan tersebut. Sebab, pembahasan revisi tarif PBB belum tuntas.

Fraksi Demokrat-Nasdem menempatkan problem PBB itu pada poin pertama dalam pandangan akhir fraksi mereka. Mereka menganggap besarnya anggaran belanja itu sangat ditunggu warga

J

Mulai proyek musrenbang yang nilainya nyaris setengah triliun rupiah hingga proyek JLLT dan JLLB yang menjadi solusi kemacetan.

’’Namun, jangan sampai pada 2020 nanti kita panen protes akibat tarif PBB yang naik,’’ ujar Elok Cahyani yang membacakan pandangan Fraksi Demokrat-Nasdem.

Dia juga menyinggung sektor pajak restoran dan parkir yang kenaikannya tidak sama. Pajak restoran naik 17 persen dengan total target Rp 595 miliar. Sementara kenaikan pajak parkir hanya 10 persen dengan total target Rp 107 miliar. Menurut dia, kenaikan tersebut seharusnya seimbang. Jika ada lebih banyak restoran, seharusnya kenaikan pendapatan parkir juga setara.

Fraksi PKS juga menyinggung pajak daerah. Ibnu Shobir yang membacakan pandangan fraksinya menyampaikan, pemkot perlu menjelaskan NJOP di daerah mana saja yang naik tahun depan beserta alasan harus naiknya NJOP tersebut. ’’Selama logis, warga pasti akan menerima. Tetapi, kalau tidak adil, pasti keluhan soal tarif PBB bisa muncul lagi tahun depan,’’ katanya.

Keluhan PBB paling banyak muncul pada 2017 dan 2018. Banyak warga yang mengadu ke dewan karena tagihan PBB mereka naik 2–3 kali lipat. Karena banyak yang protes, pemkot akhirnya tidak menaikkan NJOP tahun ini. Tarif PBB pun sama dengan 2018.

Rencana kenaikan NJOP tersebut pernah disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono. Menurut dia, NJOP tersebut naik karena pada 2019 sudah tidak naik.

Jawa Pos mengonfirmasi Yusron mengenai NJOP tersebut. Kabarnya, ada perubahan sistem penilaian NJOP tahun depan. Zona penilaian NJOP bakal diperkecil sehingga lebih akurat. Sayang, Yusron enggan menerangkan hal tersebut. ’’Setelah ini, baru ada evaluasi. Soal hasil raperda APBD ini. Habis ini kami rapatkan,’’ ujarnya seusai sidang paripurna kemarin.

Persoalan Gelora Bung Tomo yang bakal menjadi salah satu venue Piala Dunia U-20 pada 2021 juga dibahas dalam sejumlah pandangan fraksi. Fraksi Golkar yangsebelumnyamempertanyakan kesiapan pemkot hingga berencana mengajukan hak interpelasi berubah sikap kemarin. ’’Kami siap mendukung digelarnya

Piala Dunia U-20 di Stadion Gelora Bung Tomo,’’ tegas Juru Bicara Fraksi Golkar Surabaya Akmarawita Kadir.

Jika fraksi lain berbicara banyak soal pajak daerah dan pembangunan fisik kota, Fraksi PAN-PPP serta PKB menyinggung urusan wisata. Khususnya wisata religi yang mereka rasa kurang dipromosikan. ’’Makanya fraksi kami merasa promosi untuk wisata religi ini perlu anggaran lebih besar,’’ ucap politikus PKB Badru Tamam.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan lega APBD berhasil digedok pada 10 November. Pada periode sebelumnya, tradisi itu selalu ditinggalkan. APBD selalu digedok pada akhir November. ’’Angka 10 ini angka sakral. Makanya kami bahagia bisa selesai tepat waktu,’’ ungkapnya.