Whisnu Optimistis Dapat Rekom
SURABAYA, Jawa Pos – Banyak yang menghubungkan pertemuan Wali Kota Tri Rismaharini dan Lucy Kurniasari dengan koalisi pada pilwali 2020. Sebab, keduanya kini aktif sebagai pengurus partai. Risma menjabat ketua DPP PDIP, sedangkan Lucy baru saja ditunjuk sebagai Plt ketua DPC Demokrat Surabaya.
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan masih cukup jauh untuk membicarakan koalisi. Pilwali 2020 masih setahun lagi. Pendaftaran calon yang diusung parpol baru dibuka Juni tahun depan. Namun, menurut dia, kemungkinan koalisi tersebut cukup tipis. ”Karena tradisinya berangkat sendiri,” kata dia.
Ucapannya benar. Dalam dua pilwali terakhir, PDIP memang berangkat sendiri. Pada pilwali 2015, pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana diusung PDIP tanpa koalisi. Lawannya adalah Rasiyo dan Lucy yang diusung Demokrat dan PAN. Saat itu, PDIP memang telak dengan perolehan 893.087 suara atau 86,34 persen dari total suara.
Pada Pilwali Surabaya 2010, PDIP juga tidak berkoalisi. Saat itu, Risma terpilih pada periode pertamanya setelah mengalahkan pesaing ketat yang diusung Partai Demokrat Arif Afandi. Ada juga paslon lainnya yang diusung PKS, PKB, dan calon independen.
Namun, situasinya berbeda. Pada 2015, pasangan yang diusung PDIP memang boleh dibilang tidak punya lawan. Siapa berani berkompetisi dengan Risma-Whisnu Sakti yang diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut? Kombinasi calon dengan rekam jejak bagus serta elektabilitas tinggi itu didukung mesin pemenangan terbesar dan terbaik di Surabaya.
Namun, lima tahun sebelumnya, situasinya sangat mepet. Pasangan Risma-Bambang D.H. menjadi underdog melawan pasangan Cacak (Arif AfandiAdies Kadir) dan kemudian keluar sebagai pemenang dengan selisih cukup tipis.
Awi merasa tradisi itu akan terulang tahun depan. Apalagi jumlah kursi yang dimiliki PDIP cukup besar. Yakni, 15 kursi.
PDIP menjadi satu-satunya partai yang tak perlu berkoalisi untuk maju pilwali Surabaya. Sebab, syarat minimal mengusung paslon adalah memiliki 10 kursi di DPRD Surabaya.
Di sisi lain, dia sadar apa pun bisa terjadi di koalisi. Semuanya bergantung pada keputusan DPP PDIP. Jika DPP menghendaki koalisi, DPC harus menaatinya. ”Sampai sekarang belum ada arahan soal itu,” kata mantan wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya itu.
DPC PDIP masih menunggu rekomendasi yang disampaikan DPP PDIP. Mereka sudah menjaring 15 nama yang mendaftar lewat DPC. Saat ini DPP masih menggodok nama-nama itu. Survei internal dilakukan untuk mengukur sosok yang paling pas untuk menggantikan Risma.
Awi menambahkan, pertemuan Lucy dengan Risma itu sah-sah saja. Apalagi Lucy baru saja ditetapkan sebagai Plt ketua Demokrat. Dia ditunjuk memimpin Demokrat Surabaya karena Ratih Retnowati mengundurkan diri. Ratih ingin berfokus pada kasus hukum yang sedang dia jalani.
Lucy menerangkan, soal koalisi belum dibahas. Pihaknya masih berfokus pada penjaringan kader. ”Kami siapkan dulu penjaringannya. Belum sampai bicara koalisi,” kata dia.
Senada dengan Awi, menurut dia, penentuan koalisi harus dibicarakan dengan pengurus partai di tingkat pusat. Selama ini DPP Demokrat belum memberikan arahan khusus terkait pilwali Surabaya.
Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto menerangkan bahwa partainya saat ini masih berkonsentrasi untuk membentuk panitia penjaringan. Banyak yang menyebut Herlina akan maju sebagai kandidat lewat Demokrat. ”Belum bisa jawab. Tunggu nanti saja saat pendaftaran dibuka,” kata ibu tiga anak itu.
’’WHISNU artine wis NU (sudah NU/Nahdlatul Ulama/nahdliyin, Red),’’ kata Whisnu Sakti Buana saat memulai paparan visi-misinya di Bumi Surabaya City Resort kemarin (10/11). Kalimat pembuka itu memunculkan pertanyaan tentang orang yang bakal dipilih sebagai pendampingnya untuk mengikuti running pemilihan wali kota (pilwali) 2020. Dia juga menyampaikan keyakinannya untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP, partainya.
Pria yang saat ini menjabat wakil wali kota Surabaya tersebut menjawab diplomatis ketika ditanya soal calon pendamping yang akan dipilih. Apakah dari tokoh agama/masyarakat, politisi, atau birokrat? ’’Itu (pendamping, Red) kami serahkan ke DPP (dewan pimpinan pusat),’’ ucapnya.
Meski demikian, dia tidak membantah telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh. Termasuk tokoh dari kalangan nahdliyin. Baik pengurus PC NU maupun beberapa ulama dan kiai yang ditokohkan. ’’Semuanya kita dekat. Termasuk dengan NU,’’ terangnya.
Sebagai bentuk keseriusannya dalam mengikuti running pilwali tahun depan, dia sudah menyiapkan visi-misi. Wakil ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jatim itu menggagas konsep kota modern untuk membangun Kota Pahlawan. Dengan konsep tersebut, dia optimistis bakal mendapatkan rekomendasi dari DPP.
Dalam paparannya, Whisnu membuat rancangan yang berfokus pada tiga hal. Yakni, infrastruktur, transportasi, dan wisata. Salah satunya kawasan Suramadu yang bakal dibangun menjadi kawasan budaya dengan konsep subculture spot. Termasuk kawasan makam Sunan Ampel yang akan dibangun menjadi
religious heritage.
Ada pula pembangunan beberapa monumen dan patung pahlawan di sejumlah titik jalan. Itu akan disesuaikan dengan nama jalannya. Misalnya, Jalan Ahmad Yani. ’’Nanti, dibangunkan patung Jenderal Ahmad Yani,’’ ujarnya.
Pembangunan Gelora Bung Tomo (GBT) juga masuk dalam salah satu prioritas programnya untuk maju dalam kontestasi pilwali tahun depan. Dia ingin kawasan GBT menjadi sport center berlevel internasional.
Untuk sektor transportasi, ada dua jenis moda transportasi yang bakal dibangun. Yakni, stasiun bawah tanah alias subway
untuk wilayah Surabaya Selatan dan Surabaya Barat serta monorel untuk Surabaya Timur dan Surabaya Utara. ’’Ini pembangunan jangka panjang dan harus dimulai dari sekarang. Kami tidak ingin terlambat seperti Jakarta yang sudah,’’ terangnya.
Terkait dengan pengembangan wisata, dia menyatakan bahwa THR (taman hiburan rakyat) akan diplot sebagai pusat festival kebudayaan dan teknologi. Selain itu, ada kawasan
mangrove di wilayah timur yang bakal dibangun menjadi taman apung dengan ikon daun semanggi. ’’Sebab, itu (semanggi, Red) menjadi ciri khas Surabaya,’’ katanya.
Semua konsep tersebut akan direalisasikan jika dia terpilih sebagai wali kota menggantikan Tri Rismaharini yang bakal mengakhiri masa jabatan untuk periode kedua. Saat ini nama Whisnu tercatat sebagai bakal calon wali kota (bacawali) di DPC PDIP sejak September. Ada 17 nama lain yang juga mendaftar. Nama-nama bacawali yang sudah mengikuti fit and proper test telah dikirim ke DPP untuk diseleksi. ’’Visi-misi ini nanti juga dikirim ke DPP,” jelas mantan Ketua DPC PDIP Surabaya itu.