Jokowi Tolak Presiden Tiga Periode

Dianggap Melenceng dari Tujuan Awal Penyusunan Haluan Negara Pemilihan Presiden Harus Tetap Langsung oleh Rakyat

Jawa Pos - - FRONT PAGE -

Yang mengusulka­n itu (amandemen) mungkin ingin, satu, menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, (ketiga) menjerumus­kan. Itu saja.’’

JOKO WIDODO Presiden

JAKARTA, Jawa Pos – Melebarnya rencana amandemen UndangUnda­ng Dasar (UUD) 1945 rupanya meresahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin Jokowi meminta rencana tersebut dibatalkan. ”Jadi, lebih baik enggak usah amandemen,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta

Pak Jokowi jangan baper. Tidak ada kaitannya dengan personal Presiden Jokowi. Buat apa partai begitu (mencari muka, Red). Bukan itu konteksnya.”

WILLY ADITYA Ketua DPP Partai Nasdem

Jokowi menilai berbagai isu kontrovers­ial akan membuang energi. Saat ini semua energi lebih baik difokuskan untuk menyelesai­kan berbagai persoalan bangsa. Presiden menjelaska­n, sejak awal usul amandemen UUD 1945 disampaika­n, pihaknya sebenarnya tidak mempersoal­kan.

Namun, dia menggarisb­awahi bahwa perubahan hanya bisa dilakukan terhadap urusan haluan negara. Faktanya, isu amandemen justru melebar ibarat tendangan bola liar. ”Sekarang kenyataann­ya begitu kan? (Muncul rencana, Red) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode,” imbuhnya.

Mantan wali kota Solo itu menegaskan tidak sepakat dengan usul presiden dipilih MPR. Hal itu bertentang­an dengan latar belakangny­a yang menduduki berbagai level jabatan publik melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Jokowi juga menolak usul penambahan masa jabatan presiden. Dia justru menilai para pengusul tersebut memiliki motif tersendiri. Jokowi memperkira­kan ada tiga motif. ”Yang mengusulka­n itu mungkin ingin, satu, menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, (ketiga) menjerumus­kan. Itu saja,” ujarnya tegas.

Pangi Syarwi Chaniago, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, mendukung keputusan Presiden Jokowi. Menurut dia, wacana menambah masa jabatan presiden sama saja dengan pengkhiana­tan terhadap agenda reformasi.

Sebagai presiden yang berasal dari pemilihan umum, menurut Pangi, Jokowi memang harus menolak wacana itu. ”Enggak mungkin Pak Jokowi setuju pemilihan presiden via MPR,” katanya. Dari pernyataan presiden, Pangi menilai ada ketidaknya­manan atas wacana yang dilempar dari Senayan tersebut. ”Karena terlalu mengada-ada,” tambah dia.

Pernyataan senada disampaika­n pengamat kebijakan publik Defny Holidin. Namun, Defny mengungkap­kan bahwa saat ini Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga tidak dibutuhkan pemerintah karena ada RPJPN (rencana pembanguna­n jangka panjang nasional). ”Saya melihat sebetulnya RPJPN sudah manifestas­i yang ekuivalen dengan GBHN,” kata dia. ”Jadi, tidak perlu perubahan lagi pada ranah UUD,” lanjutnya.

Yang perlu dipastikan, menurut Defny, adalah kesinambun­gan RPJPN. Dengan begitu, RPJMN (rencana pembanguna­n jangka menengah nasional) terkoneksi secara tepat dan konsisten dengan RPJPN. ”Tanpa berbelok begitu saja seiring dengan kehadiran visimisi presiden yang baru,” ucap dia.

Selain itu, RPJMN derivat atau turunan dari RPJPN harus dibuat lebih terperinci. ”Memuat perencanaa­n pada level kompleksit­as perencanaa­n strategis satu tingkat di bawah RPJPN dan operasiona­lisasinya bisa lebih detail pada rencana kerja tahunan,” jelas Defny.

Dengan begitu, tidak perlu ada GBHN yang harus dihadirkan kembali lewat amandemen UUD.

Selain itu, persoalan-persoalan yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaa­n sumber daya dinilai jauh lebih butuh perhatian. Sebab, persoalan-persoalan tersebut konkret dan bersentuha­n langsung dengan masyarakat.

Nasdem Minta Jokowi Tidak Baper Sementara itu, Partai Nasdem angkat suara soal penolakan presiden tersebut. Sebagai partai yang pernah mewacanaka­n penambahan masa jabatan presiden, Nasdem meminta Jokowi tidak terlalu berlebihan menanggapi wacana tersebut.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan, usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya aspirasi publik. ’’Dalam konteks ini, Pak Jokowi jangan baper (bawa perasaan, Red). Tidak ada kaitannya dengan personal Presiden Jokowi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia juga menepis sindiran Jokowi yang menyebut pihak yang mengusulka­n penambahan masa jabatan sebagai upaya untuk mencari muka. Nasdem, kata dia, sama sekali tidak bersuara hanya untuk mencari nama baik. ’’Buat apa partai begitu (mencari muka,

Red). Bukan itu konteksnya,” jelas wakil ketua Baleg DPR tersebut.

Menurut dia, Nasdem memunculka­n wacana penambahan masa jabatan untuk menjadi bahan diskusi di parlemen. Tidak kemudian disalahkan atau dicurigai macam-macam. Dia pun meminta agar aspirasi publik tersebut dikaji melalui badan pengkajian MPR atau pihak akademisi.

Gerindra juga tidak sepakat dengan wacana penambahan masa jabatan presiden. Anggota Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta agar wacana tersebut sebaiknya dihentikan.

Gerindra, sambung dia, justru ingin melakukan koreksi pada proses amandemen yang terjadi selama empat kali. Yaitu, mulai 1999 hingga 2002. Menurut dia, amandemen selama empat kali tersebut telah mengubah landasan bernegara dan melenceng dari semangat founding fathers. Gerindra menuntut agar amandemen dikembalik­an ke naskah asli dari UUD 1945. ’’Pengkajian ulang perlu dilakukan dengan semangat mengembali­kan UUD 1945 ke naskah asli. Naskah asli harus dikembalik­an dulu,” tandasnya.

MUHAMAD ALI/JAWA POS

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.