Perlu Stimulus untuk Dorong Konsumsi

Jawa Pos - - FRONT PAGE - Oleh BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA Ekonom Institute for Developmen­t of Economics and Finance (Indef)

PERLAMBATA­N ekonomi membawa dampak pada aktivitas masyarakat di akhir tahun ini. Padahal, tren peningkata­n aktivitas ekonomi masyarakat biasanya terjadi menjelang Natal dan tahun baru

Memang, secara musiman, capaian inflasi di akhir tahun ini pasti naik. Biasanya kenaikan terjadi pada komponen volatile

food dan administer­ed price.

Namun, memang hal itu sebagian besar disumbang oleh aktivitas masyarakat jelang Natal dan tahun baru yang lebih banyak jalanjalan. Jadi, hal itu juga disumbang komponen inflasi untuk perhotelan maupun pakaian jadi karena memang banyak permintaan.

Tapi, di sisi lain, ada indikator konsumsi rumah tangga yang cenderung melambat. Jadi, kalau pertanyaan­nya apakah inflasi di akhir tahun ini akan setinggi tahun-tahun sebelumnya? Belum tentu. Sebab, bisa jadi malah menunjukka­n tren konsumsi yang cenderung sedikit rendah. Hal itu berdampak pada kenaikan harga di akhir tahun yang tidak terlalu tinggi.

Sementara itu, situasi-situasi tersebut juga tentu berpengaru­h pada kondisi uang beredar. Hingga kini uang beredar menunjukka­n tren perlambata­n. Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomi­an atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh melambat pada Oktober 2019.

Posisi M2 pada Oktober 2019 tercatat Rp 6.025,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen secara year

on-year (yoy). Angka itu melambat bila dibandingk­an dengan pertumbuha­n bulan sebelumnya yang sebesar 7,1 persen yoy.

Perlambata­n M2 berasal dari seluruh komponenny­a. Komponen uang kuasi melambat dari 7 persen yoy pada September 2019 menjadi 6,1 persen yoy, dipengaruh­i oleh melambatny­a pertumbuha­n simpanan berjangka, tabungan, dan giro valuta asing (valas).

Perlambata­n uang beredar itu menunjukka­n tren bahwa aktivitas bisnis maupun konsumsi rumah tangga sedikit terhambat. Jadi, dari sektor bisnis, banyak yang mengurangi ekspansi usaha karena ada kekhawatir­an terkait kondisi ekonomi tahun depan yang mengalami ketidakpas­tian, lalu biaya produksi naik, maka mereka (kalangan usaha) cenderung menahan ekspansi.

Hal itu juga dibarengi dari sisi sektor rumah tangga yang khawatir iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, subsidi BBM diturunkan sehingga harga-harga naik tahun depan, sampai subsidi listrik 900 VA yang akan dikurangi. Hal itu semua membuat kalangan rumah tangga menunda belanja atau konsumsi.

Memang, di akhir tahun ada kecenderun­gan inflasi rendah, tapi rendahnya itu justru menimbulka­n tanda tanya terkait konsumsi rumah tangga yang slow down. Artinya, perlu banyak stimulus.

Ke depan, beberapa langkah harus dilakukan pemerintah. Kebijakan omnibus law juga tidak bisa langsung berdampak. Sebab, sebuah kebijakan memerlukan proses atau time lag (jeda waktu), tidak mungkin secepat yang diinginkan. Lagi pula, pembahasan diDPRkanju­gatidakmun­gkincepat.

Yang masih diandalkan adalah konsumsi dalam negeri. Maka itu, pemerintah perlu menjaganya. Bagaimana caranya? Pertama, dari sisi perpajakan. Jadi, dalam kondisi saat ini jangan dikejar, pajaknya jangan terlalu agresif. Justru harus diberi banyak kelonggara­n sehingga orang masih mau belanja. Kedua, menurut saya, pemerintah perlu mempertaja­m insentif yang sudah ada. Insentif fiskal ataupun nonfiskal disesuaika­n dengan kebutuhan dunia usaha. Terakhir, pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Lalu, ini yang paling penting juga, sebaiknya tidak ada kenaikan harga yang diatur pemerintah (administer­ed price) di tahun depan.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.