Paripurna DPD Soroti BPJS

JAKARTA, Jawa Pos – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar sidang paripurna perdana 2020 kemarin (6/1). Para senator menyoroti berbagai isu yang sedang terjadi. Mulai dampak banjir Jakarta dan sekitarnya sampai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin. Yang pertama mendapat sorotan adalah kenaikan iuran BPJS. DPD menganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena sangat memberatkan hampir sebagian besar masyarakat.

Senator dari dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyatakan, kenaikan iuran BPJS yang digunakan untuk menutupi defisit sangat memberatkan. Keputusan itu mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. ’’Saya kira hampir semua hasil reses di daerah minta pemerintah pusat mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. Ini sangat memberatkan,’’ tuturnya saat menyampaikan pendapat kemarin.

Adilla Aziz, anggota DPD dari Jawa Timur, menyampaikan, BPJS harus memperbaiki pelayanan. Terutama menempatkan karyawan BPJS di beberapa rumah sakit untuk memberikan pelayanan administrasi secara langsung kepada masyarakat.

Khusus untuk kenaikan iuran, dia menilai hal itu tidak hanya mengancam penurunan kepesertaan BPJS, tapi juga mengancam kemampuan APBD dalam pemenuhan pemberian bantuan iuran. ’’Saya kira seluruh daerah juga mengalami hal serupa,’’ ujarnya.

Selain kenaikan iuran BPJS, sejumlah senator menyoroti masalah penanganan banjir. Salah satunya senator dari Jawa Barat Eni Sumarni. ’’Perlu keseriusan pemerintah pusat dan daerah. Banjir di Jakarta bukan hanya tugas Gubernur Anies, tapi juga pemerintah di sekitarnya dan masyarakat,’’ tegasnya.