Tanggul Kali Lamong Rawan Jebol
Dewan Ingin Pemkot Bangun dari Beton dengan APBD
SURABAYA, Jawa Pos – Tak ada yang bisa memastikan apakah tanggul tanah dan batu yang dibangun Pemkot Surabaya akan kuat menahan luapan Kali Lamong. Yang jelas, sungai sepanjang 103 kilometer itu sudah menggenangi wilayah Gresik, Lamongan, dan Mojokerto. Kemarin Komisi C DPRD Surabaya mengundang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya untuk membahas persoalan tersebut.
Anggota dewan khawatir tanggul jebol lagi seperti Mei 2019. Delapan RT di Kelurahan Sumberejo terendam banjir. Mereka juga mempertanyakan koordinasi DPUBMP dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang dinilai buruk.
”Kami tunjukkan surat dari BBWS yang dikirim ke pemkot 2015 lalu. Kata mereka sampai sekarang belum dibalas,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya
Baktiono kepada pihak dinas yang datang.
Sekretaris DPUBMP Awaludin Arief kaget melihat isi surat yang ditampilkan di layar proyektor itu. Sebab, pemkot juga sudah bersurat ke BBWS. Bahkan, setiap tahun pemkot menyurati BBWS agar tanggul beton segera dibangun. ”Saya juga punya buktinya. Nanti saya kirim buktinya,” kata dia.
Kini giliran komisi C yang heran. Sebab, saat mendatangi kantor BBWS Bengawan Solo di Surakarta akhir tahun lalu, yang seolah-olah tidak mau diajak berkoordinasi adalah pemkot. Agar perdebatan tidak semakin berkepanjangan, komisi C bakal kembali ke BBWS dengan mengajak pejabat DPUBMP.
Awaludin mengatakan bahwa pemkot sangat serius menangani Kali Lamong. Alat-alat berat dan operatornya juga jarang pulang untuk memperkuat tanggul tanah. Selain itu, pemkot membuat tanggul beronjong yang terbuat dari batu-batu yang diikat.
Mantan kepala bidang tata bangunan dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR) tersebut menilai tanggul itu tak akan kuat menahan luapan
Kali Lamong dalam jangka panjang. Sebab, penahan air tersebut sangat rawan jebol karena erosi. ”Beronjong pun sebenarnya belum cukup kuat. Makanya, kami berharap pusat membangunkan tanggul beton untuk Surabaya,” ujar Awaludin.
Pembangunan tanggul beton tersebut dinilai sangat mahal. Karena itu, pemkot berharap BBWS yang memiliki kewenangan menanggul sungai tersebut bisa segera merealisasikan proyek itu.
Sementara itu, Baktiono meminta pemkot tak menunggu BBWS. Sebab, Surabaya sudah sering dikecewakan pemerintah pusat. Misalnya dalam hal anggaran pembangunan trem yang batal dikucurkan. Serta pembangunan box culvert diversi Gunungsari yang awalnya didanai APBN, akhirnya harus pakai anggaran APBD. ”Pintu air Petekan juga kewenangan pusat. Tapi, akhirnya pemkot sendiri yang membangun,” cetus politikus
PDIP tersebut.