Transparan Komunikasikan Progres, Siap Kawal Pembangunan
Seluruh anggota DPRD Kota Madiun periode 2019–2024 berkomitmen menjalankan fungsi lembaga secara ideal sepanjang 2020. Di antaranya, merealisasikan aspirasi konstituen, mengefektifkan peran DPRD, dan maksimal mengawal pembangunan infrastruktur.
MADIUN – Berbagai agenda yang mengacu pada kepentingan masyarakat terus dikebut para anggota dewan pasca pergantian tahun. Pembahasan sejumlah raperda menjadi salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Baik yang merupakan usulan dari eksekutif maupun inisiatif DPRD. Di antaranya tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal.
”Itu yang menjadi concern kami di tahun 2020,” kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra Selasa lalu (14/1).
Andi Raya juga ingin meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemkot. Misalnya, dalam penerapan APBD yang seyogianya sangat perlu evaluasi satu semester secara berkala. AR, sapaan Andi Raya, juga fokus membenahi badan internal di lingkungan DPRD Kota Madiun. Upaya itu diwujudkan seiring memenuhi kewajiban anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat. Seperti pihaknya yang sudah memiliki tata beracara di badan kehormatan (BK).
”Dan, itu juga menjadi nilai tawar kami terhadap anggota dewan terkait kehadiran di kantor. Termasuk kinerja pada saat pelaksanaan rapat. Semua tercatat dan bisa menjadi bahan laporan kepada masyarakat setiap semester,” ungkap AR.
Kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas bagi para anggota dewan melaksanakan kegiatan kelembagaan. Dengan harapan,
output-nya maksimal. ”Misalnya, dalam setiap agenda kunjungan kerja (kunker) harus ada hasil. Seperti pada Kamis kemarin (16/1), kami ke Jakarta berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas terkait realisasi pembangunan ring road timur,” jelas politisi PDIP tersebut.
Anggota dewan juga ingin konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran (pokir). Semua hasil aspirasi reses yang diparipurnakan selanjutnya dapat menjadi data pembangunan daerah yang berguna bagi pemkot.
Dengan begitu, pengambilan keputusan dan penentuan anggaran akan jauh lebih efektif serta efisien. ”Harapan kami, pemkot memprioritaskan program (usulan, red.) dari DPRD. Karena program yang kami sampaikan jelas secara langsung dari masyarakat,” ujar AR.
Produktif Usulkan Inisiatif
Tahun 2019 menjadi titik awal refleksi kinerja anggota DPRD Kota Madiun periode 2019–2024. Sejak dilantik 24 Agustus 2019, mereka telah menuntaskan seluruh program legislasi daerah (prolegda). Total ada sembilan peraturan daerah (perda) yang sudah ditetapkan.
Bahkan, tiga perda di antaranya merupakan usulan legislatif. Yaitu, perda perlindungan dan pemberdayaan petani, perda sistem kesehatan daerah, dan perda penanggulangan gelandangan serta pengemis. ”Produk hukum inisiatif itu selanjutnya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat,” ujar AR Selasa lalu (14/1).
Kini, para anggota dewan menyiapkan pembahasan perda inisiatif untuk 2020. Targetnya sama seperti tahun lalu, lima perda inisiatif bisa dituntaskan. Hal itu meliputi raperda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun, jasa konstruksi, hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD, serta penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
Dewan pun berupaya mengimbangi kinerja eksekutif yang memiliki inisiatif luar biasa soal penyusunan regulasi. Yang jelas, antara DPRD dan pemkot harus sama-sama bersemangat serta berkolaborasi. Sebab, pembahasan raperda tidak bisa hanya satu pihak. AR berharap kondisi itu menjadi catatan bersama. ”Anggota dewan harus memiliki inisiatif dan terobosan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas AR.
Anggota dewan harus memiliki inisiatif dan terobosan untuk kesejahteraan masyarakat.”