Lega Tak Ada Wajib Lapor
KEBIJAKAN bebas visa bagi masyarakat Indonesia yang melawat ke Kazakhstan benar-benar menjadi berkah tersendiri bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Dubes RI Rahmat Pramono menyampaikan hal itu kepada Jawa Pos yang menemuinya bulan lalu di Nur-Sultan.
Bagaimana sejatinya kebijakan Kazakhstan dalam hal pengawasan orang asing?
Waktu saya datang, memang ada kebijakan yang agak unik. Peninggalan zaman Uni Soviet. Pengawasan terhadap orang asing ketat. Dulu, minta visa saja harus ada siapa yang mensponsori (mengundang). Kalau travel agent, siapa yang bertanggung jawab? Kalau institusi lain, siapa penanggung jawabnya? Begitu.
Walaupun di Jakarta mereka (Kedubes Kazakhstan, Red) sudah memberi visa, tetap ada kebijakan lain. Siapa pun yang datang ke Kazakhstan, meskipun sudah mengantongi visa atau izin tinggal yang lama, harus tetap wajib lapor ke imigrasi dalam lima hari.
Kalau sekarang?
Ya, warga negara Indonesia kan tidak perlu lagi wajib lapor. Bahkan, tidak perlu lagi ada visa yang dikeluarkan kedutaan Kazakhstan.
Kenapa kebijakannya bisa berubah?
Jadi, kami memang mengupayakan itu. Pertama, bagaimana Indonesia bisa keluar dari list (negara yang warganya wajib lapor) itu. Dalam pertemuan apa pun kami upayakan. Misalnya, pada kunjungan Wapres (Jusuf Kalla) pada 2017, atau ketika kunjungan parlemen kita. Saya sudah pasti melakukan itu.
Hasilnya mulai terasa saat Mei 2018. Saat itu ada turnamen voli se-Asia-Pasifik. Ternyata, meski belum di-publish, kontingen Indonesia tak perlu lagi wajib lapor dalam lima hari. Awalnya seperti itu. Akhirnya, kita kan benar-benar bebas visa. (Kazakhstan benar-benar memberlakukan bebas visa untuk kedatangan WNI sejak September 2019, Red).
Jadi, ini keberhasilan diplomatik?
Tidak semata-mata itu. Yang paling memengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kazakhstan yang naik signifikan. Memang, Kazakhstan terus berupaya mempromosikan pariwisata hingga ekonomi. Jadi, penting bagi mereka untuk memberikan bebas visa bagi negaranegara yang mendukung itu.