Pemerintah Wajib Beri Pemahaman ke Masyarakat
Masyarakat dihebohkan dengan munculnya keraton dan kerajaan baru. Sejarawan Mohammad Iskandar menilai itu sebagai masalah sosial dan butuh kehadiran pemerintah untuk menyelesaikannya. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar dengan dosen sejarah d
Apa pandangan Anda terhadap fenomena munculnya keraton dan kerajaan baru?
Kalau saya melihat itu sebagai satu gejala sosial. Semacam counter culture, melawan budaya-budaya yang sudah mapan dalam menghadapi situasi sosial politik.
Anda melihat ini sebagai fenomena yang muncul akibat masalah sosial?
Fenomena itu harus dilihat apakah perorangan, kelompok, atau masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Lalu, muncul orang-orang tertentu yang memengaruhi masyarakat. Memberikan harapan baru dengan ’’menghidupkan’’ atribut atau simbol-simbol lama yang kira-kira menarik masyarakat.
Apakah ada analisis yang bisa menyimpulkan kenapa munculnya keraton atau kerajaan itu bergantian?
Kalau di satu masyarakat terjadi kesenjangan atau karena ekonomi nggak bagus, kalau disebut jelek kan kata pemerintah bagus. Tapi, dirasakan sebagian masyarakat ekonomi (saat ini) nggak baik. Pekerjaan susah, harga susah, tentu mereka ingin mencari jalan-jalan yang mudah. Yang kira-kira memberikan harapan baik. Ini kan ada banyak unsur penipuannya. Ada yang melipatgandakan uang segala macam. Padahal, sudah berkali-kali kasus penipuan. Tapi, terulang lagi. Itu yang disebut fenonema sosial. Kalau disebut putus asa, setengah putus asa masyarakatnya. Dalam situasi seperti ini, muncul orang yang punya ide dengan harapan-harapan palsu. Itu kan hampir semuanya tidak logis.
Apa sebenarnya yang membuat masyarakat mau bergabung, padahal sekarang ini sudah masuk era keterbukaan informasi?
Pemerintah kan tahunya medsos. Sebagian besar pengikut Keraton Agung Sejagat nggak (aktif pakai medsos dan gawai). Mereka ikut kepercayaan. Itu jadi kewajiban pemerintah. Artinya, memberikan penerangan, kalau kerajaan, harus ada buktinya. Kalau tadi keturunan Raden Sanjaya, prasastinya yang mana, yang menunjukkan dia keturunan di situ. Sunda Empire apalagi, namanya saja pakai bahasa asing.
Untuk mencegah agar tidak terulang, apa yang harus dilakukan?
Yang jelas kan kewajiban pemerintah. Kalau memang pemerintah berbuat baik ya. Kan ada dinas penerangan kesejarahan dan kebudayaan, kan bisa menjelaskan. Karena zaman Belanda pun sudah banyak yang mengaku-ngaku keturunan ini, keturunan itu. Yang paling terkenal, pengikutnya sampai sekarang ada, ada di daerah Cirebon.
Tepatkah sanksi pidana untuk mereka?
Kalau di Keraton Agung Sejagat kan ada unsur penipuannya. Sampai puluhan juta dan dijanjikan menjabat A, B, C, dapat gaji pakai dolar segala macam. Kan unsur penipuan. Hanya menjanjikan nggak jelas ke mana. Bahkan, tidak ada perjanjian kontraknya. Kan hanya di lisan.
DENGAN
MOHAMMAD ISKANDAR