Merger Perak Timur dan Utara Tuntas Tahun Ini
SURABAYA, Jawa Pos – Penggabungan Kelurahan Perak Timur dan Utara dikebut. Tahun ini kelurahan baru tersebut harus jadi. Pemkot mulai mempersiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) dan berbagai kebutuhan administrasinya.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) Kanti Budiarti menyatakan, banyak hal yang perlu disiapkan untuk kelurahan baru. Setelah Perak Timur dan Utara dimerger, harus ada nama untuk wilayah baru. ’’Nah, itu saja sudah banyak yang harus diubah,’’ ujarnya.
Menurut Kanti, nama wilayah baru akan berpengaruh pada alamat yang tercantum di dalam kartu tanda penduduk (KTP) warga. Bukan hanya itu, semua jenis identitas juga akan diubah sesuai dengan kelurahan baru.
Karena itu, BAPOD juga melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) untuk merger kelurahan. Menurut Kanti, administrasi kependudukan merupakan hal yang paling rumit yang harus diselesaikan lebih dulu. Selain dinas, pihak kecamatan otomatis terlibat dalam tim yang dibentuk untuk mengurusi merger kelurahan.
Mantan camat Tegalsari itu mengatakan, pemkot juga tengah menyiapkan raperda untuk mengatur masalah administrasi tersebut. Sebab, kedudukan kelurahan baru nanti juga memerlukan payung hukum yang jelas.
Saat ini raperda itu masih dibahas bersama dinas terkait, termasuk DPRD Surabaya. Pekan ini draf raperda dikirim ke bagian hukum untuk ditelaah lebih lanjut. ’’Sudah siap, tinggal dirapatkan bersama bagian hukum,’’ katanya.
Merger kelurahan itu ditarget selesai tahun ini. Artinya, jumlah kelurahan akan kembali menyusut. Sebelumnya, jumlah kelurahan ada 163. Kemudian, jumlahnya menyusut karena ada merger. Saat ini jumlah kelurahan di Surabaya tinggal 154. ’’Kalau ini (merger kelurahan, Red) selesai, berarti tinggal 153. Sebab, tahun ini dua wilayah saja yang dimerger jadi satu,’’ ucapnya.
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta pemkot tidak hanya mempersiapkan administrasinya. Warga juga perlu diberi sosialisasi terkait penggabungan tersebut. ’’Karena belum tentu semuanya tahu,’’ ucapnya.
Tujuannya, tidak ada gejolak ketika ada perubahan dalam hal administrasi kependudukan. Sebab, yang diubah tidak sedikit. Terdapat ribuan warga yang bakal ganti alamat. ’’Karena itu, sosialisasi menjadi penting. Ini menyangkut banyak orang,’’ jelasnya.