Ratusan Perusahaan Sokong Pendudukan

JENEWA, Jawa Pos – Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB akhirnya merilis daftar perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Tiga tahun setelah perintah Dewan HAM PBB, lembaga itu menyebut 112 perusahaan yang dianggap berbisnis di daerah ilegal. Laporan itu langsung menuai protes dari Israel dan pujian dari Palestina beserta lembaga HAM lainnya.

Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan, perusahaan yang termasuk dalam daftar tersebut membawa isu HAM. Mereka berkontribusi dengan memfasilitasi, membangun, dan memelihara lokasi pendudukan Israel atau menghancurkan properti Palestina.

”Saya sadar bahwa isu ini akan terus menimbulkan polemik. Tapi, kami puas dengan hasil yang kami lakukan berdasarkan mandat,” ungkap mantan presiden Cile itu kepada CNN.

Sebagian besar perusahaan yang dilaporkan berasal dari Israel. Namun, beberapa juga datang dari negara asing. Motorola Solutions, General Mills, Airbnb, TripAdvisor, dan Expedia datang dari AS; Booking.com, Tahal Group International, Altice Europe, dan Kardan datang dari Belanda; Alstom dan Egis Rail datang dari Prancis; dan JC Bamford Excavators datang dari Inggris. Perusahaan asal Thailand, Indorama Ventures, juga masuk daftar tersebut.

Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB sebenarnya sudah mencoba untuk menghindari isu sensitif. Karena itu, mereka menegaskan bahwa laporan tersebut tidak bersifat hukum. Namun, hal itu tak membuat pemerintah Israel serta-merta diam. ”Siapa pun yang memboikot kami akan kami boikot,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti yang dilansir oleh New York Times.