Bangun Komunikasi untuk Tumbuhkan Kepercayaan Publik
Dalam berbagai kesempatan, pernyataan pimpinan KPK banyak menuai kritik. Bagaimana solusi agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi antara mereka dan masyarakat? Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan dengan guru besar bidang linguistik Universitas Mataram Prof Mahsun.
Pemilihan komisioner KPK yang sekarang sempat diwarnai polemik dan penolakan dari masyarakat. Bagaimana menurut Anda?
Munculnya polemik dan penolakan masyarakat pada pemilihan komisioner KPK sesungguhnya mengandung makna keraguan masyarakat akan kemampuan dan integritas para komisioner KPK. Karena itu, tugas paling berat yang mereka hadapi adalah membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan integritas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.
Bagaimana seharusnya para pimpinan KPK itu menunjukkan kinerjanya?
Salah satunya diperlihatkan dalam bentuk komunikasi. Baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal. Dengan menjaga komunikasi verbal dan nonverbal, komisioner KPK bisa menjaga kapasitas, integritas, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Bagaimana penyampaian komunikasi yang baik kepada masyarakat?
Pengomunikasian pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam penanganan kasuskasus korupsi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Penyampaian ihwal penanganan kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat luas mestinya disampaikan pimpinan KPK. Karena itu, agak aneh jika para komisioner KPK disebut-sebut mengelak dari para wartawan.
Bagaimana untuk menghindari polemik atau kritik dari masyarakat?
Tidak membuat pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan logika. Misalnya, pernyataan pimpinan KPK yang menganalogikan pencarian atas tersangka Harun Masiku bagaikan mencari jarum pada tumpukan jerami. Komunikasi dalam bentuk pernyataan semacam itu bertentangan dengan logika yang terbangun dalam masyarakat.
Menurut Anda, bagaimana kira-kira logika yang terbangun di masyarakat terkait pengejaran Harun Masiku?
Pengalaman pencarian tersangka kasus korupsi Nazaruddin (kasus proyek Hambalang) yang keberadaannya di luar negeri saja bisa ditemukan. Lalu, mengapa pencarian tersangka di dalam negeri dipandang lebih susah.
Kemudian, komunikasi nonverbal yang Bapak maksud seperti apa?
Yaitu, komunikasi dalam bentuk tindakan komisioner dalam menjalankan tugas dan fungsi. Jadi, bukan dalam bentuk kebahasaan. Seperti melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Termasuk dalam bentuk komunikasi nonverbal yang mengandung penyampaian pesan keberpihakan dan tidak independen adalah kehadiran pimpinan KPK ketika dipanggil pejabat negara. Seperti pertemuan pimpinan KPK dengan menteri. Kemudian, pemecatan Kompol Rossa juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang menggambarkan tidak independen.