PKS Umumkan Hasil Penjaringan Bulan Depan
BUKAN hanya Golkar dan PSI yang masih berkutat pada penjaringan internal. PKS juga masih mencari sosok yang paling tepat untuk diusung sebagai calon wali kota. Bulan depan diumumkan nama kandidat yang bakal diusulkan ke DPP (dewan pimpinan pusat).
Saat ini partai Islam yang diketuai Sohibul Iman itu masih melakukan survei internal. Ada lima nama yang disurvei. Yakni, Kabid Kepemudaan DPW PKS Jatim Achmad Zakaria, Ketua MPW PKS Jatim H Ahmad Jabir, anggota DPRD Surabaya Achmad Suyanto, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, dan anggota DPR Sigit Sosiantomo.
Di internal PKS, nama Reni disebut-sebut yang paling diinginkan para kader dan anggota maju sebagai wali kota. Sebab, dia dianggap mumpuni dan mau turun ke masyarakat. ”Memang ini survei di internal saja dan masih jalan sampai sekarang,” ujar Ketua DPD PKS Surabaya Achmad Suyanto kemarin (14/2).
Di PKS, memang ada mekanisme internal dalam menentukan sosok yang bakal diusung atau didukung dalam running pemilihan wali kota (pilwali). Nama-nama yang sudah terjaring dan lolos konvensi disurvei. Tujuannya, melihat tingkat elektabilitas dan popularitasnya.
Nah, calon dengan nilai tertinggi berpeluang mendapat rekomendasi. Namun, kata Suyanto, hal itu merupakan wewenang DPP. ”Nanti nama-nama itu akan dikirim ke DPW (dewan pimpinan wilayah) sebelum dikirim ke DPP,” katanya.
Suyanto menyatakan belum mengetahui apakah yang direkomendasi nanti satu orang atau langsung berpasangan. Yang jelas, mesin partainya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi pesta demokrasi tahun ini.
Terkait arah koalisi, Suyanto menilai masih ada peluang untuk membentuk poros baru. Sebab, kata dia, ada tiga partai yang belum menentukan sikap. Yakni, PSI, Nasdem, dan Golkar. ”Kita sudah komunikasi dengan tiga partai itu,” ucapnya.
Sementara itu, DPD PSI Surabaya menyatakan bahwa peluang berkoalisi dengan PKS relatif kecil dengan alasan ideologi partai. Sementara itu, Nasdem dikabarkan akan merapat ke koalisi pengusung Machfud Arifin. Termasuk Golkar yang memang sudah membuka komunikasi ke kubu Machfud. ”Lho
mosok,” kata Suyanto.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya itu mengaku belum bisa mengambil keputusan. Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan DPP. Meski demikian, pengurus di tingkat DPD kota akan terus melakukan penjajakan sambil melihat perkembangan konstelasi yang ada. ”Ya, kita lihat nanti saja kalau begitu,” ujarnya.