SMP Swasta Belum Diajak Ngomong

SURABAYA, Jawa Pos Para kepala sekolah SMP swasta di Surabaya berharap ikut dilibatkan secara aktif dalam pembahasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Lancarnya komunikasi dengan Pemkot Surabaya akan membuat pendidikan di Surabaya semakin baik.

Saat ini pemkot memang membahas secara mendalam peraturan wali kota (perwali) mengenai teknis PPDB tersebut. Rancangan PPDB itu sudah diserahterimakan dari dinas pendidikan ke bagian hukum Pemkot Surabaya pada akhir Februari lalu. Meskipun yang diatur lebih banyak tentang PPDB untuk sekolah negeri, para pengelola SMP swasta juga berharap diajak komunikasi untuk membahas aturan-aturan tersebut.

Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum pernah diajak berembuk soal konsep besar PPDB 2020. Sebab, sekolah swasta juga secara langsung terlibat dalam PPDB karena keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. ’’Kami menunggu diajak ngomong. Konsep dan pagunya bagaimana. Apakah memenuhi persyaratan menteri atau tidak,’’ ujarnya kemarin.

Sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional, jumlah maksimal siswa SMP dalam satu rombongan belajar (rombel) 32 siswa. Satu sekolah maksimal mempunyai 33 rombel. Jika jumlahnya lebih dari itu, sekolah dinilai tidak memenuhi aturan tersebut.

Tetapi, pada PPDB 2019 lalu memang ada penambahan siswa besar-besaran di SMP negeri. Selain jalur zonasi dan prestasi, ada tambahan jalur lain yang membuat banyak siswa masuk sekolah negeri. Dengan begitu, jumlah rombel dan siswa dalam satu rombel melebihi ketentuan tersebut.

Tahun lalu pendidik di Surabaya sempat melakukan demo karena kekurangan murid. Jika minim siswa, itu berarti jumlah jam mengajar juga berkurang. Hal tersebut berkaitan langsung dengan sertifikasi guru.

Erwin berharap kejadian seperti tahun lalu tak terulang lagi. Karena itu, sejak awal, perlu ada pembicaraan yang lebih dalam dan akrab untuk membahas hal tersebut. ’’Sehingga kami harapkan pembagian siswa itu bisa adil dan merata,’’ jelasnya.