Perlu Strategi yang Lebih Jelas
BANYAK pihak yang menyebut bahwa salah satu hal yang membuat mitigasi pandemi Covid-19 di Indonesia adalah ketidaksinkronan kebijakan. Bukan sekadar antara pernyataan pejabat dan kementerian yang berbeda-beda, tapi juga dari kebijakan yang ditelurkan.
Pada hari ini, banyak media daring yang menunjukkan adanya penumpukan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Fotofoto menunjukkan bahwa antrean penumpang terlihat berjubel dan sama sekali jauh pada prinsip physical distancing yang menjadi kunci penahan persebaran infeksi baru Covid-19.
Sempat dilarang terbang hingga 1 Juni, pemerintah justru melanggar sendiri aturan yang dibuatnya dan membuat sejumlah orang bisa naik pesawat lagi. Meski dengan sejumlah aturan yang membatasi, foto-foto antrean Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi meningkatkan kembali potensi ledakan infeksi baru.
Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah untuk melonggarkan relaksaksi PSBB di lapangan berpotensi untuk menjadi klaster baru persebaran. Ingat, sejauh ini belum ada tanda-tanda kurva epidemologi Indonesia yang menunjukkan penurunan. Puncak saja belum terlihat.
Semua tahu bahwa ekonomi memang terpuruk. Seluruh dunia mengalaminya. Dan, pemerintah Indonesia, dengan segala keterbatasannya, tidak mampu untuk menanggung strategi mitigasi yang benar. Dan sejumlah pelonggaran dilakukan untuk menggairahkan lagi perekonomian.
Tapi, di sisi lain, seharusnya pemerintah juga menyadari hakikat ekonomi. Bahwa, ekonomi tak lebih adalah cara untuk mencapai kesejahteraan manusia. Namun, kalau jika untuk mencapainya harus membuat banyak manusianya mati, lalu apa arti ekonomi itu sendiri?
Maka, tentu harus dibutuhkan keseimbangan strategi menangani pandemi ini. Bagaimana tingkat infeksi dapat dikontrol, tapi sekaligus juga bagaimana meminimalisasi dampaknya ke ekonomi.
Indonesia, tampaknya, belum mempunyai strategi yang jelas untuk itu. Sejumlah kebingungan terjadi, tumpang tindih antar kebijakan masih terjadi, saling menyalahkan antar pemerintah pusat dan daerah (juga pemda dengan pemda) masih terjadi. Untuk itu, Presiden Jokowi sebaiknya mengajak semua pihak duduk bersama, merumuskan bagaimana strateginya, parameternya dibuat jelas, serta publik bisa melihat dan mengukurnya. Sehingga, semua pihak merasa menjadi satu bagian dalam peperangan panjang bersama melawan Covid-19.