Gubernur Instruksikan Pasar Ganjil Genap
SURABAYA, Jawa Pos - Rencana pemprov untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di pasar-pasar makin diseriusi. Kemarin Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kabupaten/kota untuk menyiapkan pemberlakuan sistem ganjil genap di pasar tradisional.
Kebijakan itu berlaku menyeluruh. Bukan hanya di kabupaten/kota yang tengah/segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melainkan juga daerah yang belum memberlakukan.
Imbauan itu diberikan setelah Khofifah memantau situasi aktivitas pasar-pasar tradisional di sejumlah wilayah. Di antaranya, di Kota Malang. Sebelumnya, kebijakan itu sempat dibahas pemprov pekan lalu.
Dia menyatakan, pasar ganjil genap merupakan alternatif lain untuk menerapkan social dan physical distancing. ”Apalagi, banyak klaster baru yang bersumber dari pasar,” jelasnya.
Kebijakan tersebut berlaku untuk pasar-pasar tradisional. Khofifah juga meminta pengelola pasar menentukan pintu masuk bagi pembeli. Dengan begitu, arus masuk pembeli maupun pedagang terkontrol.
Selain itu, di pintu masuk, pengelola pasar wajib menyediakan tempat cuci tangan, alat pengecek suhu badan, serta kelengkapan standar protokol pencegahan Covid-19. ”Saya minta konsep ini diterapkan di daerah lain, termasuk daerah yang tidak menerapkan PSBB,” jelasnya.
Di wilayah Malang Kota, tercatat sudah ada empat pasar yang menerapkan sistem ganjil genap. Di pasar-pasar itu, setiap kios diberi nomor oleh pengelola.
Para pedagang di empat pasar tersebut menerapkan sistem berjualan secara bergiliran berdasar nomor ganjil genap. Sehari buka dan sehari off. Penataan dilaksanakan pengelola pasar.
Hingga kini, jumlah pasien yang berstatus positif virus korona di Jatim masih terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah berasal dari klaster-klaster baru yang berbasis dari pasar.
Misalnya, potensi klaster baru di Pujon, Kabupaten Malang. Persebarannya ditengarai berasal dari pasar. Juga di BojonegorodanTuban.Bahkan,sejumlah pasar di dua kabupaten itu sementara ditutup.