Terdata 5 Ribu Orang Tua Siswa Terdampak Covid-19
SURABAYA, Jawa Pos – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya akan sangat memperhatikan kondisi ekonomi orang tua di masa pandemi Covid-19. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mendata siswa-siswi dari keluarga yang terdampak pandemi virus korona jenis baru tersebut.
Kepala Dispendik Surabaya Supomo menjelaskan bahwa para kepala SD sudah diminta untuk membantu pendataan siswa-siswi dari keluarga yang terdampak Covid-19. Misalnya, ada orang tua atau wali murid yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bisa pula orang tua atau wali murid yang bekerja di sektor nonformal, tetapi mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis
Harus dilakukan verifikasi supaya tepat sasaran. Dari data 5 ribu itu kami sampaikan ke dinas sosial. Karena yang punya instrumen, SDM, dana, dan kewenangan itu dinsos.”
SUPOMO
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya
”Yang sedang diantisipasi adalah bertambahnya orang tidak mampu karena Covid-19. Dengan adanya Covid-19 ini, ada penambahan,” ungkap Supomo di Balai Kota Surabaya kemarin (14/5).
Survei tersebut dilakukan dengan cara kepala sekolah bertanya kepada para wali murid. Terutama yang sekarang sudah kelas VI atau hendak masuk ke kelas VII alias SMP. Dari pendataan sementara, terdapat 5 ribuan orang tua murid yang terdampak pandemi Covid-19.
”Didata orang tua sedang kerja apa. Penghasilan berapa. Dari situ nanti kami lakukan pendalaman,” ungkap Supomo.
Mantan kepala Dinas Sosial Surabaya itu menegaskan bahwa data 5 ribuan orang tua siswa tersebut di luar data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, data sebanyak itu memang harus diverifikasi terlebih dahulu. Dispendik akan bekerja sama dengan dinas sosial untuk mendetailkan data-data tersebut.
”Harus dilakukan verifikasi supaya tepat sasaran. Dari data 5 ribu itu, kami sampaikan ke dinas sosial. Karena yang punya instrumen, SDM, dana, dan kewenangan itu dinsos,” kata Supomo.
Bisa jadi para siswa tersebut akan dimasukkan jalur mitra warga pada PPDB. Siswa dari jalur mitra warga akan dipilihkan sekolah yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal mereka. Siswa mitra warga itu sebelumnya memang diambilkan dari data keluarga MBR.
Selain itu, siswa dari keluarga tak mampu tersebut akan mendapatkan bantuan biaya personal. Tahun lalu biaya personal per siswa SMP mencapai R p 1,2 juta. Biaya personal tersebut, antara lain, digunakan untuk membeli seragam dan buku.
Sebelumnya, Dispendik Surabaya juga berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk mendata daya tampung sekolah tersebut. Dari data yang sudah masuk, tak kurang dari 2.545 siswa yang disiapkan tempat oleh sekolah swasta.
Koordinator Musyawararah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menjelaskan bahwa para pengelola sekolah swasta memang diminta untuk ikut memberikan tempat bagi siswa dari keluarga MBR. Kebijakan tersebut seiring dengan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang diberikan pemkot. Hanya, disesuaikan kemampuan dari tiap sekolah. ”Satu sekolah rata-rata bisa menerima 10 sampai 20 siswa dari keluarga MBR. Tergantung sekolahnya,” jelas Erwin.
Yang jelas, menurut Erwin, sekolah swasta juga ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di Surabaya. Dia pun berharap ada kebijakan yang adil agar pendidikan di sekolah negeri dan swasta bisa sama-sama berjalan dengan sehat. Salah satunya, mematuhi peraturan terkait jumlah siswa dalam satu rombongan belajar. Juga jumlah rombel maksimal dalam satu jenjang.