Banyak Warga Belum Masuk MBR

SURABAYA, Jawa Pos – Pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum klir. Beberapa pekan terakhir, dewan kebanjiran pengaduan dari warga kurang mampu yang belum terdata sebagai MBR. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Mahfudz mengaku prihatin dengan banyaknya pengaduan yang masuk. Paling banyak warga Ngagel. ”Itu untuk saya. Teman-teman dewan yang lain hampir semua mendapat keluhan yang sama,” ujarnya kemarin (14/5).

Menurut dia, pendataan oleh pemerintah kota belum optimal. Apalagi, saat ini banyak warga terdampak yang status ekonominya drop akibat pandemi Covid-19.

”Rata-rata yang seperti itu tidak diperbarui datanya. Padahal, mereka sudah laporan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya itu.

Yang seperti itu, menurut Mahfudz, tetap berhak mendapat bantuan. Sebab, dalam kondisi seperti ini, kerja apa pun susah. Cari kerja baru sulit. Mau berjualan juga serbasusah karena kebijakan physical distancing dan dalam masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Menurut Mahfudz, masyarakat hanya berharap bantuan dari pemerintah. Dia menilai penyaluran bantuan perlu dipercepat. Sebab, warga sudah mengharapkan bantuan sejak bulan lalu. ”Pemkot menyampaikan bantuan akan disalurkan. Sebagian sudah berjalan. Tetapi nyatanya, masih banyak yang belum menerima,” ucapnya.

Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP Dyah Katarina mengaku mendapat keluhan serupa. Dia hanya bisa meyakinkan masyarakat bahwa bantuan dari pemerintah segera turun. ”Sekarang masih proses distribusi,” katanya.

Dyah menyadari jumlah penerima bantuan begitu banyak. Sementara itu, tenaga yang mendistribusikan bantuan tersebut terbatas. ”Tentu proses distribusi itu membutuhkan waktu. Jadi, harus bersabar,” tuturnya.

Terkait pendataan warga kurang mampu, anggota Komisi D DRPD Surabaya itu mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas sosial (dinsos). Dia meminta agar pemutakhiran data MBR dipercepat. Tetapi, akurasi data tetap diperhatikan.