DPD Ingatkan TPS Bisa Jadi Klaster Baru
Tak Setuju Gelar Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
JAKARTA, Jawa Pos – Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan banyak sorotan. Termasuk dari senator. DPD menilai tahapan pilkada menuju pemungutan suara pada 9 Desember nanti terlalu dipaksakan karena menimbulkan berbagai kerawanan.
Yang paling utama soal risiko penularan virus. Physical distancing untuk memutus rantai penularan virus korona baru sangat berpotensi dilanggar dalam banyak tahapan pilkada. ”KPU harus tanggung jawab bila pilkada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru persebaran virus,” cetus Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin kemarin (2/6).
Meski pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19, menurut Sultan, risiko penularan tidak lantas tertutup. Dia mengingatkan bahwa tenaga medis saja, yang setiap waktu menggunakan alat pelindung diri (APD), banyak yang terpapar virus korona. ”Apalagi proses pilkada yang me
libatkan masyarakat luas. Ini bahaya sekali,” ujarnya.
Sultan lantas memerinci sejumlah tahapan dalam pilkada yang rentan menimbulkan penularan virus. Utamanya yang membuat terjadinya kontak langsung banyak orang. Mulai tahap pendataan pemilih, pemutakhiran data, kampanye, hingga pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) sampai penghitungan perolehan suara. ”Semua melibatkan massa,” ucapnya.
Proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang itu, tegas Sultan, sangat rentan menimbulkan kerawanan. Bahkan bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru persebaran Covid-19. Mengingat
daya tular virus korona yang tergolong sangat cepat. ”TPS sangat berpotensi menjadi klaster baru persebaran virus. Karena banyak orang kumpul di situ,” imbuhnya.
Apalagi, sejauh ini wabah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Ironisnya, kurva data penambahan korban virus juga belum menurun dan cenderung meninggi di beberapa daerah. ”Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap dengan banyak risiko ini,” tegas senator asal Bengkulu itu.
Pihaknya juga menyoroti kebutuhan anggaran tambahan KPU yang sampai Rp 535,9 miliar. Itu akan dipakai untuk membeli alat pendukung protokol kesehatan. ”Ini kan seperti tidak punya sensitivitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” tandasnya.
Anggota DPD Hasan Basri menambahkan, prioritas Indonesia hari-hari ini adalah bidang kesehatan dan urusan pangan sebagai penguat sosial ekonomi masyarakat. Rakyat sangat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup. Proses demokrasi melalui pilkada dalam situasi saat ini dinilai menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. ”Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi, KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021,” paparnya.