DPR Dorong Pendanaan Subsidi Silang

KEJELASAN dana tambahan untuk pelaksanaan pilkada 2020 akan dibahas hari ini (3/6). Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, bersama penyelenggara pemilu dijadwalkan melakukan rapat bersama untuk mengambil keputusan.

”Kami akan rapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk membahas rasionalisasi anggaran,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia kemarin (2/6).

Doli menjelaskan, pihaknya sudah meminta KPU mendetailkan kebutuhan anggaran tiap-tiap tahapan. Pasalnya, usul tambahan anggaran Rp 535,9 miliar yang disampaikan sebelumnya bersifat gelontoran. Dengan diperinci di tiap-tiap tahapan, kebutuhan riil akan bisa terlihat.

Dengan cara itu, lanjut Doli, akan terlihat juga tahapan mana yang teknisnya bisa dilakukan efisiensi. Nanti hasil efisiensi diharapkan bisa dialokasikan ke kebutuhan protokol kesehatan. Sehingga bisa menekan kebutuhan tambahan. ”Saya kira pasti ada tahapan yang juga terjadi efisiensi. Yang kemudian nanti bisa disubsidikan pada tahapan yang membutuhkan anggaran,” imbuhnya.

Alokasi dana untuk kebutuhan protokol kesehatan juga perlu menjajaki cara-cara lain. Misalnya dengan menjalin koordinasi dengan gugus tugas, baik di level nasional maupun daerah. Berdasar pantauan DPR, gugus tugas memiliki stok alat protokol kesehatan melimpah yang bersumber dari bantuan. ”Kalau memang itu sampai pelaksanaan persiapan pilkada masih banyak stoknya, karena banyak orang menyumbang segala macam, kita efisienkan,” tuturnya. Namun, untuk kepastiannya, pihaknya akan mendengar dari Mendagri.

Sementara itu, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan jajarannya masih digodok. Jumlah yang disampaikan sebelumnya dipastikan mengalami perubahan. Selain hasil dari evaluasi KPU RI, pihaknya menerima banyak masukan dari jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota. Angkanya mungkin akan disampaikan dalam RDP siang ini.