Sebanyak 497 Orang Di-PHK dan 1.594 Orang Dirumahkan
SURABAYA, Jawa Pos − Jumlah pengangguran akibat Covid-19 meningkat drastis selama dua bulan belakangan. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Achmad Zaini menyebutkan, sudah ada 497 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 1.594 orang dirumahkan kemarin.
Dengan begitu, total pekerja terdampak yang sudah tercatat mencapai 2.091 jiwa. Data yang masuk ke disnaker langsung disampaikan ke dinas sosial (dinsos) untuk pemberian bantuan sosial. ”Data yang masuk ke kami berasal dari dua sumber. Yakni, pekerja yang melapor dan dari perusahaannya,” jelas Zaini yang menggantikan kepala dinas sebelumnya, Dwi Purnomo.
Tingginya angka pengangguran tersebut tidak termasuk data pengangguran yang sudah ada. Sejak 2019, terdapat 8.656 pengangguran terbuka. Sebanyak 6.065 orang sudah kembali berkerja. ”Masih tersisa 2 ribuan orang,” jelas mantan camat Tambaksari itu.
Selama ini warga yang terkena PHK atau dirumahkan mendapatkan bantuan sembako dari pemkot. Sumbangan beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya yang diterima dari donatur disalurkan kepada pekerja yang terdampak Covid-19.
Sementara itu, bantuan langsung tunai yang berasal dari Kemensos dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setiap bulan mereka mendapat Rp 600 ribu bansos tunai selama tiga bulan.
Anggota Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun
Anggaran 2019 Khusnul Khotimah menanyakan program unggulan disnaker dalam penanganan pengangguran. Dia melihat masih banyak penganggur yang belum tersentuh program disnaker selama ini. ”Lulusan SMK yang katanya siap kerja juga banyak yang masih menganggur, Pak,” ujar politikus PDIP itu.
Dia juga tidak melihat adanya program berskala besar dalam menanggulangi angka pengangguran tersebut. Sebab, dia melihat anggaran disnaker relatif kecil. Dari Rp 23 miliar anggaran yang diberikan, disnaker hanya menyerap Rp 21 miliar.
Khusnul melihat disnaker adalah dinas dengan anggaran superminim, tetapi memiliki ekspektasi tinggi di mata masyarakat. Menurut dia, dengan anggaran minim itu, kepala disnaker yang baru harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan. ”Kalau kegiatanya tetap seperti ini, ya tidak bisa cepat mengentaskan pengangguran,” katanya.