Takut Positif Covid-19, Tolak Rapid Test

Hanya Diikuti 10 Persen Warga Kampung PPI

SURABAYA, Jawa Pos - Rapid test atau tes cepat dilaksanakan secara simultan oleh Pemkot Surabaya. Kemarin, misalnya, tes cepat dilaksanakan di Kelurahan Perak Barat. Dalam waktu dua jam, 46 warga menjalani tes tersebut. Jumlah itu di luar target yang hanya 35 orang.

’’Jika hasilnya reaktif, dalam waktu 24 jam pihak puskesmas akan menghubungi orang yang bersangkutan. Jika negatif, tidak akan kami hubungi,’’ kata petugas rapid test yang juga bidan di Puskesmas Krembangan Selatan Virgin Kontrasepsiavi kemarin. Di wilayah Kelurahan Perak Barat, lebih dari 100 warga telah melakukan rapid test. Dari jumlah tersebut, 18 warga dinyatakan reaktif Covid-19.

Kepala Puskesmas Krembangan Selatan dr. Dayanti Dadiningrum mengatakan, rapid test masal kembali digelar di lingkungan kerjanya. Yaitu, Kelurahan Krembangan Selatan, Kemayoran, dan Perak Barat. ’’Kali ini kami menargetkan 500 warga bisa menjalani rapid test,’’ katanya.

Dalam pelaksanaannya, pihak puskesmas mengalami hambatan saat bekerja di Jalan Jepara Gang Gresik PPI, Kelurahan Kemayoran. Lokasi tersebut salah satu zona merah di Surabaya. Namun, kebanyakan warga setempat tidak memberikan respons baik kepada pihaknya. Mereka selalu menolak untuk di-rapid.

’’Sudah berkali-kali rapid test kami gelar di Gresik PPI. Warga selalu menolaknya dengan berbagai cara. Seperti tidak mau keluar rumah atau meninggalkan lokasi,’’ ucapnya.

Akibatnya, pihaknya sulit mendata jumlah penderita Covid-19 di lingkungan kerjanya. Terutama pada warga Gresik Gang PPI. ’’Berulang kali kami sudah meminta pihak RW untuk mengumpulkan warga dan mengajak mereka melakukan rapid. Tapi belum menuai hasil,’’ ucapnya.

Ketua RW IV Gresik PPI Nanang Suratno mengatakan, dari 700 kepala keluarga (KK), baru 10 persen saja masyarakat yang telah menjalani rapid test. Mereka menolak di-rapid test karena merasa takut jika hasilnya reaktif. Sebab, jika hasilnya reaktif, orang yang bersangkutan keberatan menjalani karantina di tempat penampungan. Ditambah lagi waktu karantina cukup lama. Yaitu, mencapai 14 hari.

Jika menjalani karantina, mereka otomatis tidak bisa lagi bekerja dan menafkahi keluarga. ’’Warga maunya menjalani karantina di rumah masing-masing. Tapi, karantina mandiri tidak akan berjalan maksimal. Sebab, orang yang bersangkutan akan tetap berkeliaran di seputaran lokasi,’’ ucap Nanang.

Warga menawarkan alternatif, yaitu meminta uang santunan untuk yang menjalani karantina. Minimal Rp 100 ribu per hari. Uang tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. ’’Ada 48 warga yang menjalani karantina. Dari jumlah itu, 20 orang sudah kembali ke rumah,’’ ujarnya.