Tunda Haji demi Persiapan Dini
PEMBATALAN pemberangkatan jamaah haji 2020 menjadi keputusan krusial pemerintah kemarin. Siklus pandemi Covid-19 di Arab Saudi juga merupakan penyebab pemerintah memilih sikap itu.
Dengan kuota mencapai 221 ribu, jamaah Indonesia menghadapi risiko tinggi Covid-19 selama proses ibadah mereka. Hal itulah yang tampaknya menjadi perhatian terbesar pemerintah. Apabila jamaah tetap diberangkatkan, pemerintah harus mempersiapkan protokol kesehatan lebih dini, lebih spesifik, dan lebih terperinci. Mulai proses persiapan, karantina di asrama haji, pemberangkatan, hingga berbagai tahapan ibadah selama di Tanah Suci. Kondisi para jamaah asal Indonesia yang berusia di atas 50 tahun juga perlu perhatian ekstra.
Proses itu bakal melibatkan personel yang lebih banyak. Tidak hanya jamaah, tenaga dokter dan perawat yang menjadi tenaga kesehatan yang mengawal para jamaah haji juga harus ditambah. Alat-alat medis juga dibutuhkan lebih banyak. Ini tentu pekerjaan rumah yang sulit dalam mendapatkan tambahan tenaga dan alat medis. Sebab, untuk memenuhi jumlah tenaga dan alat medis demi menanggulangi pandemi Covid-19 di tanah air saja masih serba kekurangan.
Problem lain yang tak kalah besar juga terjadi di Arab Saudi nanti. Akan ada jutaan jamaah haji dari berbagai negara yang berkumpul. Kontrol untuk melakukan physical distancing menjadi hal yang rumit. Apalagi, saat momen puncak, jutaan jamaah berkumpul untuk melakukan wukuf dan melempar jumrah di Arafah. Risiko-risiko semacam itu tentu berpotensi memunculkan adanya klaster baru Covid-19 saat ibadah haji nanti.
Analisis risiko semacam ini menjadi kewajaran, saat pemerintah akhirnya mengambil keputusan pembatalan haji tahun ini. Hal itu tentu bukan keputusan yang mudah karena haji adalah ajang tahunan masyarakat muslim Indonesia. Mayoritas jamaah harus menunggu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, hingga akhirnya mendapat kuota.
Kebesaran hati para jamaah tentu dibutuhkan demi mengedepankan aspek keselamatan saat beribadah. Bukan hanya pemerintah RI yang berkalkulasi, Saudi pun sampai sekarang masih gamang dalam memutuskan penyelenggaraan haji pada masa pandemi ini.
Penundaan keberangkatan jamaah haji harus menjadi sarana evaluasi. Pemerintah harus mulai bersiap saat ini apabila pada 2021 pelaksanaan ibadah haji kembali dibuka. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 akan reda. Karena itu, persiapan dini di berbagai aspek penting dilakukan supaya pemerintah lebih siap, jamaah tidak khawatir, dan ibadah haji bisa berjalan lebih khusyuk. (*)