Terganjal Surat Domisili, 391 Siswa Ditolak

Besok Validasi Data PPDB SMPN Ditutup

SURABAYA, Jawa Pos − Validasi data penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri berakhir besok (6/6). Masih ada 10 ribu siswa yang belum melakukan validasi hingga kemarin. Dinas pendidikan (dispendik) menginstruksi sekolah segera mendata lulusannya.

Kepala Dispendik Surabaya Supomo menjabarkan bahwa sesuai jadwal, validasi berakhir besok. Mayoritas peserta didik sudah melakukan validasi data sebagai persyataran PPDB. ”Kami harap wali murid segera membantu validasi putra-putrinya,” terangnya.

Dispendik akan membantu wali murid yang kesulitan saat melakukan proses pencocokan data tersebut. Layanan help desk sudah disediakan melalui chat. Wali murid yang kesulitan juga bisa datang ke kantor dispendik untuk dibantu prosesnya. Petugas siap membantu.

Ditanya soal masih adanya ribuan siswa yang belum melakukan validasi, Supomo mengatakan bahwadispendiksudahmemberikan instruksi kepada masing masing SD untuk mendata siswa mereka yang lulus tahun ini. ”Apa mereka memang belum mendaftar atau tidak ikut validasi karena tidak ingin lanjut ke SMP negeri? Itu kami tanyakan semua,” jelasnya

g

Sebab,merekayangtidakikutPPDB SMP negeri memang tidak perlu melakukan validasi. Misalnya, anak masuk SMP swasta, mondok, atau bisa juga pindah ke luar kota.

Namun jika memang ternyata masih banyak yang belum validasi, opsi memperpanjang jadwal bisa dilakukan. Sebab, pada hari pertama, server sempat mengalami gangguan karena tersambar petir. ”Nanti dilihat di hari terakhir validasi (besok, Red),” ucapnya.

Hingga kemarin, jumlah siswa yang telah melakukan validasi dan mendapat PIN mencapai 28.967 siswa. Sementara itu, yang belum validasi tercatat 10.683 siswa. Ada 391 siswa yang ditolak proses validasinya.

Tim Teknis PPDB SMP Surabaya Dwi Sunaryono menjelaskan, mayoritas validasi yang ditolak terkait dengan surat domisili yang diunggah ke website PPDB SMP. Ada yang memang dokumennya tidak lengkap. Ada juga yang diunggah tidak sesuai.

Misalnya, kop surat domisili hanya RT/RW tanpa pencatatan kelurahan. Ada juga keterangan surat perpindahan tugas orang tua. Tapi, yang diunggah ternyata surat perpindahan kerja saja

Ada pula yang belum memiliki dokumenkependudukannonpermanen. ”Mayoritas memang yang masih bermasalah dari KK luar kota. Kalau KK Surabaya dan sekolah di Surabaya sudah rampung,” jelasnya.