Keniscayaan Pendidikan New Normal
SETELAH dibombardir istilah lockdown, social distancing, physical distancing, dan relaksasi, kita dihadapkan pada istilah baru lagi: a new nomal. Frase ini memiliki padanan istilah dalam bahasa Indonesia ”kenormalan baru”. Menurut Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru (belum pernah ada sebelumnya).
Sejak 2 Maret 2020, kita mengumumkan perang melawan virus korona. Sejak itu pula, korban terinfeksi terus bertambah. Saat ini bahkan tembus 20.000 lebih. Setelah hampir tiga bulan melawan, Presiden Joko Widodo mengajak berdamai dengan korona. Kehidupan kita sudah pasti akan berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai a new normal atau tatanan kehidupan baru.
Virus korona nyaris melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Termasuk pendidikan. Pemerintah menutup sekolah-sekolah. Aktivitas belajar-mengajar dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Kelaskelas maya bermunculan. Pembelajaran dalam jaringan (daring) menjadi sebuah kenormalan baru.
Keadaan itu menuntut guru terus berguru. Meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar paham dan mampu menggunakan aplikasi platform pembelajaran daring.
Selama pandemi, pendidikan benar-benar mengalami masa yang sangat sulit. Namun, pemerintah terkesan kurang memprioritaskan sektor pendidikan. Hal itu tergambar dari sebaran anggaran. Dari Rp 405,1 triliun yang digelontorkan, Rp 150 untuk pemulihan ekonomi, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 75 triliun untuk kesehatan, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan.
Pendidikan hanya diberi stimulus berupa relaksasi penggunaan dana BOS. Akibatnya, pembelajaran dalam jaringan berlangsung kurang maksimal. Sebab, tidak semua ter-cover. Ada sekolah yang hanya memberikan bantuan pulsa setiap guru Rp 100.000.
Sementara itu, peserta didik tidak dapat perhatian. Kemudian, mereka diduga masuk kelas virtual di warung kopi atau kafe-kafe yang menyediakan wifi. Kalaupun ada sekolah yang memberikan bantuan pulsa peserta didik, nilainya maksimal Rp 50.000.
Di samping itu, pembelajaran daring juga kurang efektif karena longgarnya pengawasan orang tua. Seharusnya wabah tersebut menyadarkan dan mengingatkan kembali orang tua. Bahwa rumah adalah sekolah yang pertama dan orang tua adalah guru yang utama. Tapi, orang tua menyekolahkan anaknya karena alasan tidak cukup kemampuan dan waktu. Alasan tersebut sudah menghujam kuat di dasar pikiran orang tua.
Dari peserta didik sendiri, pembelajaran daring ini kurang begitu menyenangkan. Mereka menjadi asosial. Sendiri di rumah. Ikatan psikologis dengan kawan-kawan dan gurunya lepas. Padahal, masa sekolah adalah masamasa yang menyenangkan. Masa-masa yang indah. Karena itu, opsi-opsi harus ditawarkan. Misalnya, sekolah masuk dua hari dalam seminggu setiap rombongan belajar (rombel). Bergantian. Dua hari belajar di sekolah, empat hari belajar di rumah.
Sesulit apa pun keadaannya, pendidikan harus tetap berjalan. Guru, peserta didik, orang tua, dan semua stakeholder harus tetap semangat. Tanpa pendidikan di dunia ini, tidak akan ada perubahan.
Dan, yang paling berbahaya, kalau sampai pendidikan terhenti. Kita akan kehilangan modal sosial. Bonus demografi menjadi bencana demografi. Indonesia emas hanya menjadi sebuah utopia. Selamat datang sekolah new normal.
Sesulit apa pun keadaannya, pendidikan harus tetap berjalan. Tanpa pendidikan di dunia ini, tidak akan ada perubahan.”