Soal Dua Minggu Kurva Harus Landai
BERBICARA di depan Gugus Tugas Covid-19 Jatim di Grahadi kemarin, Presiden Jokowi menandaskan permintaannya terkait tingginya kurva Covid-19 di Jawa Timur. Jokowi meminta agar dalam dua minggu, kurva Covid19 di Jawa Timur sudah harus menurun. Permintaan yang tegas dan baik, tapi perlu diperjelas lagi skemanya seperti apa.
Permintaan itu tidak salah. Namun, harus diingat pula bahwa dalam upaya penurunan kurva Covid-19 itu ada mekanismenya sendiri. Padahal, di Jawa Timur sudah tidak ada lagi kota yang memberlakukan PSBB. Bisa diamati di jalanan Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik), sudah banyak yang macet. Pasarpasar juga sudah ramai. Banyak juga yang tidak mengenakan masker.
Semua tahu bahwa kunci penurunan Covid19 adalah test, isolate, treat, and contact tracing.
Tes dilakukan secara masif, isolasi (membatasi mobilitas orang dalam kurun waktu tertentu), mengobati yang sakit, dan melacak orangorang yang pernah kontak dengan positif untuk diisolasi. Empat kaidah yang tiga di antaranya tidak ada di Jatim.
Tes masif yang masih patut diacungi jempol. Mau isolate, PSBB sudah dicabut karena beban ekonomi yang besar. Treat, banyak rumah sakit yang sudah kolaps. Juga, banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal (tertinggi se-Indonesia). Contact tracing secara seratus persen pun nyaris mustahil dilakukan (karena sudah banyak).
Apakah ini berarti Jatim harus menerapkan PSBB lagi? Belum ada tanda-tanda karena siapa yang menanggung beban ekonomi? Lalu, skema apa yang menjadi andalan untuk menurunkan kurva Covid-19?
Jangan sampai kemudian cara-cara manipulatif yang dilakukan. Mengurangi tes, kemudian menyimpan data pasien yang positif, dan mem-blow-up berita baik seperti tingkat kesembuhan saja. Secara data memang jadi terlihat ’’menurun” dan lebih baik. Tapi, itu semua justru menimbulkan rasa aman semu yang berakibat prevalensi Covid-19 jadi lebih parah.
Untuk itu, seharusnya semua pihak, dalam hal ini Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Gresik, duduk bersama dengan stakeholder lainnya dan merumuskan kebijakan strategis seperti apa. Kemudian, hasilnya diberitahukan ke masyarakat agar bisa bersinergi untuk benarbenar melandaikan kurva Covid-19 secara nyata. Bukan melalui sulapan data.