Masih Cari Duit untuk APD Petugas Pilwali

PEMILIHAN wali kota (pilwali) Surabaya bergulir enam bulan lagi. Namun, hingga kemarin (25/6) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya masih berkutat pada urusan anggaran. Terutama soal tambahan anggaran untuk perluasan TPS dan pengadaan APD. Jumlahnya lumayan.

’’Untuk tambahan TPS, dibutuhkan Rp 12 miliar, sedangkan Rp 50 miliar lagi untuk APD,’’ ujar Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi kemarin.

KPU sudah mengajukan anggaran tersebut kepada pemkot. Sebab, secara ketentuan, anggaran pilkada dibebankan kepada pemerintah daerah masing-masing. Masalahnya, pemkot memutuskan untuk tidak menambah anggaran dari kesepakatan awal.

Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang disepakati pemkot dan KPU Surabaya mencapai Rp 101 miliar. Jika ditambah dengan kebutuhan pemilu pada masa pandemi, NPHD harus direvisi. ’’Berdasar rapat sebelumnya, pemkot memahami tidak mungkin mengubah NPHD yang sudah disepakati,’’ kata Syamsi.

Syamsi menyatakan, KPU Surabaya sudah berkoordinasi dengan KPU Pusat. KPU daerah tetap diminta berkoordinasi dengan pemda setempat. Namun, ada opsi lain. Penambahan anggaran itu bisa diusulkan ke APBN.

KPU Surabaya sudah mengusulkan permintaan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini Syamsi belum bisa memastikan APBN itu mencukupi kebutuhan yang diajukan KPU Surabaya. ’’Apakah akan terakomodasi semua? Kami belum tahu,’’ ucapnya.

Pemkot sudah menentukan sikap. Namun, KPU Surabaya bakal tetap menjalin komunikasi lanjutan. Syamsi berharap ada keputusan lain dalam satu-dua hari ke depan.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta pemkot mencabut keputusannya. Menurut dia, pengajuan anggaran KPU Surabaya berkaitan erat dengan keselamatan warga Surabaya. Di samping itu, daerah lain sudah mengajukan tambahan anggaran untuk KPU setempat. ’’Kalau pemkot dengan kekuatan APBD Rp 10 triliun tidak mampu, saya pikir agak aneh,’’ tegas politikus Golkar tersebut.

Menurut dia, pemkot sangat mampu memberikan tambahan anggaran tersebut. Memang ada opsi melalui APBN. Namun, Thoni menilai anggaran itu dikhususkan bagi daerah yang tidak mampu.

’’Memang bisa dibantu APBD. Tapi kan malu. Masak kota dengan APBD tertinggi di Indonesia masih nyusu APBN.”