Kepuasan terhadap Demokrasi Turun

Dukungan pada Sistem Diktator Menguat

JAKARTA, Jawa Pos – Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap berbagai lini kehidupan. Tak terkecuali terkait proses sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia. Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mencatat, kepuasan terhadap demokrasi menurun selama masa pandemi.

Temuan itu disampaikan pendiri SMRC Saiful Mujani PhD saat mempresentasikan hasil survei bertajuk ’’Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19’’ kemarin (23/8). Survei tersebut dilakukan pada 12–15 Agustus dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancarai melalui telepon secara random.

Margin of error diperkirakan 2,1 persen.

Saiful menyatakan, setelah enam bulan diterpa pandemi, survei menunjukkan hanya 67 persen yang puas dengan jalannya demokrasi. Sementara itu, yang tidak puas 27 persen. Data tersebut menunjukkan ada pengurangan. ’’Sebelum wabah melanda Indonesia, 74 persen warga menyatakan puas dengan demokrasi,’’ ujarnya melalui sambungan Zoom.

Meski demikian, lanjut dia, angka 67 persen yang terpotret pada pertengahan Agustus menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan awal Juni. Saat itu kepuasan terhadap jalannya sistem demokrasi hanya berada di level 59 persen.

Menurunnya kepuasan terhadap demokrasi juga berimplikasi pada rendahnya komitmen terhadap demokrasi. Data SMRC mencatat, sebelum Covid-19, sebanyak 82 persen warga menyatakan mendukung demokrasi. Namun, kini hanya 71 persen atau sedikit lebih baik dari Juni yang berada di angka 56 persen.

Meski terjadi penurunan, angka kepuasan terhadap demokrasi yang berada di atas 60 persen masih cukup baik. Apalagi, trennya meningkat setelah anjlok Juni lalu.

Namun, kepercayaan terhadap demokrasi akan kembali runtuh jika persoalan Covid-19 dan dampak negatif lainnya tidak tertangani. ’’Bila kinerja presiden dan pemerintah, kondisi politik, keamanan, dan ekonomi memburuk itu bisa berdampak pada merosotnya dukungan atau komitmen pada demokrasi,’’ terangnya.

Sementara itu, melemahnya demokrasi sejalan dengan menguatnya dukungan pada sistem otoriter. Saat responden ditanya apakah mendukung pemimpin yang tak dipilih rakyat, tak dikontrol DPR, dan dihapuskannya pemilu, 12 persen menyatakan setuju.