Hari Ini Diserahkan ke Presiden, Total Ada 812 Halaman

PIMPINAN DPR akhirnya memastikan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang disahkan Senin lalu (5/10). Mereka memastikan bahwa jumlah halamannya kini menjadi 812. Bukan 905, 1.052, atau 1.035 seperti kabar yang muncul sebelumnya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa jumlah itu dipastikan bukan karena ada pengurangan atau penyelundupan pasal

Melainkan terkait dengan masalah teknis. Azis menyebutkan, sesuai dengan tata tertib DPR, draf UU yang diserahkan kepada presiden harus berbentuk kertas ukuran legal.

’’Proses di baleg menggunakan kertas biasa, sementara setelah tingkat dua (paripurna) pengetikannya di kesekjenan (DPR) menggunakan legal paper yang sudah menjadi ketentuan di UU,’’ ungkap Azis dalam konferensi pers di DPR kemarin (13/10).

Setjen membutuhkan waktu untuk editing sehingga sempat muncul jumlah yang berbedabeda. ’’Simpang siur jumlah halaman, secara resmi kami menyatakan, berdasar laporan Sekjen, netting 812 halaman,’’ tegasnya. Azis menambahkan, jumlah pasal saja memakan 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman.

Jumlah halaman yang berubah-ubah memang menimbulkan kecurigaan. Muncul dugaan penambahan atau pengurangan pasal. Namun, Azis mengklaim bahwa tidak ada penyelundupan pasal seperti yang dikhawatirkan publik. Azis mempersilakan pihak-pihak yang menemukan selundupan pasal untuk diajukan sekaligus ke uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Kami menjamin tidak ada selundupan pasal karena itu merupakan tindak pidana,’’ tegasnya.

Dia meyakinkan bahwa semua pasal sudah melalui pembicaraan dan persetujuan sejak tingkat baleg, tim perumus, hingga tim sinkronisasi sebelum diketok di sidang paripurna DPR.

Draf UU sebanyak 812 halaman itu akan dikirimkan kepada presiden hari ini (14/10). Menurut Azis, waktu penyerahan disesuaikan dengan tatib DPR pasal 164. Yakni, DPR memiliki tenggat tujuh hari kerja sejak pengesahan di rapat paripurna. Sabtu dan Minggu tidak dihitung. ’’Sehingga tenggat untuk penyampaian UU Ciptaker akan jatuh pada 14 Oktober. Besok (hari ini, Red) akan dikirim ke presiden. Maka, secara resmi UU ini menjadi milik publik,’’ ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan, tidak ada yang berubah dari substansi UU Cipta Kerja. Menurut dia, yang berubah hanyalah masuknya pasal 161–172 UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ’’Itu kami kembalikan karena memang keputusan panja,’’ terang dia saat ditemui setelah konferensi pers di gedung DPR kemarin.

Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa sejumlah pasal tersebut dimasukkan UU Cipta Kerja setelah UU itu disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Yang jelas, kata dia, baleg menyisir draf UU yang disahkan, khususnya pasal yang sudah menjadi keputusan panja. Akhirnya ditemukan pasal 161–172 UU Ketenagakerjaan yang belum dimasukkan. Padahal, sesuai dengan keputusan panja, pasal-pasal dari UU existing itu harus dimasukkan.

Dia membantah jika yang dilakukan baleg itu dianggap cacat formil. Menurut Supratman, memasukkan pasal ke UU yang sudah disahkan bisa masuk kategori cacat formil jika yang dimasukkan bukan pasal yang disepakati panja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kehadiran RUU Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Menurut dia, setiap tahun terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Hal itu membuat kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi, lanjut dia, di tengah pandemi Covid-19, terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi. ’’RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur,” tuturnya dalam keterangan resmi kemarin.

Dia kembali menegaskan bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Baik unsur pekerja/buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi, maupun lembaga lain. Proses diskusi sudah berjalan melalui LKS Tripartit Nasional dengan jumlah pertemuan formal sebanyak 64 kali dan informal yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, Kemenaker menganggap upaya konsultasi publik dalam klaster ketenagakerjaan sudah sangat intensif.

Meski diakuinya, ada serikat pekerja yang walk out karena sejak awal menolak semua isinya. Namun, ada pula yang bersedia terus membahas hingga akhir. Selain itu, menurut Ida, tudingan pembahasan secara sembunyi-sembunyi juga kurang pas. Sebab, rapat di panja selalu terbuka.

Radar Jogja,

Jawa Pos Radar Jogja