Perketat Skrining Pascademo Omnibus Law
Satgas Prediksi Pertambahan Kasus Positif dalam Dua Pekan
JAKARTA, Jawa Pos – Satgas Penanganan Covid-19 memprediksi terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif akibat demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Itu berdasar laporan yang menyebutkan bahwa beberapa peserta aksi diketahui reaktif pasca menjalani rapid test
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, hasil tersebut berasal dari kalangan mahasiswa dan kelompok buruh. ’’Ini adalah puncak dari gunung es. Diperkirakan kasus positif akan bertambah dalam dua hingga tiga minggu ke depan,” kata Wiku kemarin (13/10).
Wiku memerinci, ditemukan 21 orang yang reaktif dari 253 demonstran yang diamankan di Sumatera Utara. Lalu, 34 dari 1.192 orang yang diamankan dalam aksi di DKI Jakarta juga diketahui reaktif. Berikutnya, di Jatim 24 orang, Sulsel 30 orang, Jabar 39 orang, dan Jogjakarta 1 orang. ’’Sementara hasil testing dari Jateng masih dalam tahap konfirmasi. Pemeriksaan ini merupakan contoh kecil saja bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan luas,” papar Wiku.
Sebagai antisipasi adanya aksi lanjutan, Wiku mengimbau pihak universitas melakukan identifikasi serta testing kepada mahasiswanya yang mengikuti kegiatan demonstrasi. ”Bagi mahasiswa yang hasil testingnya
reaktif, agar segera ditelusuri, tracing. Sediakan juga fasilitas isolasi bagi mahasiswa yang terindikasi reaktif atau positif,” jelasnya.
Untuk kelompok buruh, pihaknya meminta perusahaan membentuk satgas Covid-19 di tingkat perusahaan. Satgas itu selanjutnya bisa berkoordinasi dengan pemda setempat untuk melakukan skrining kepada buruh yang mengikuti aksi. ”Bagi mereka yang hasil testing-nya reaktif, harus segera ditelusuri kontak terdekatnya,” jelas Wiku.
Bukan hanya itu, Wiku juga meminta pimpinan kepolisian dan TNI melanjutkan testing terhadap para anggotanya yang mengamankan aksi. Masyarakat umum yang anggota keluarganya mengikuti aksi juga diharap memeriksakan diri ke faskes terdekat jika ditemukan ada gejala.
Terkait perkembangan kasus positif mingguan, Wiku menyebutkan, terdapat peningkatan kasus nasional sebesar 5,9 persen. ”Setelah minggu lalu turun, minggu ini naik 5,9 persen. Ini adalah hal yang seharusnya dihindari. Penambahan kasus positif seharusnya terus menurun tiap minggunya,” kata Wiku.
Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menegaskan, hingga kemarin belum ada vaksin Covid-19 yang sudah jadi. Yang menjadi perbincangan selama ini merupakan calon vaksin yang masih diuji coba. ”Yang dibeli pemerintah itu calon vaksin. Itu hanya trik dagang saja,” katanya.
Pandu meminta pemerintah yang saat ini terus berburu vaksin agar berhati-hati. Tidak perlu terburu-buru. ”WHO sudah memberikan akses vaksin,” ungkapnya. Artinya, badan kesehatan dunia itu akan menjaga vaksinasi di seluruh dunia.
WHO tak akan membiarkan suatu negara tidak mendapatkan vaksin.
Dia meminta penanganan pandemi Covid-19 di tanah air mementingkan kemanusiaan. Tidak bisa jika diselesaikan dengan teknik dagang. Selain itu, Pandu menginginkan pemerintah tak hanya fokus pada vaksin. Perlu pengendalian pandemi dengan langkah lain.
Pemberian vaksin pun tak bisa sembarangan. ”Approval (persetujuan, Red) vaksin tidak boleh berdasar politik. Harus mengikuti tata cara pengetahuan,” ungkap Pandu. Sebab, dalam vaksinasi, yang dimasukkan adalah virus yang dinetralkan untuk membentuk antibodi. ”Perlu kehati-hatian,” imbuhnya.
Di bagian lain, Ketua Tim Uji Riset Vaksin Covid Universitas Padjadjaran Prof Kusnandi dalam kesempatan yang sama mengatakan, pengujian tahap 3 vaksin Covid-19 dari Sinovac, Tiongkok, masih berlangsung. ”Penelitian paling cepat enam bulan sehingga Januari selesai,” ucapnya.
Dia menegaskan, vaksin yang diujinya bersama Bio Farma itu dapat dipastikan memakai bahan yang halal. Dengan begitu, tidak perlu dijadikan polemik. Yang menjadi ketakutannya adalah tidak kebagian vaksin yang sudah jadi. Sebab, seluruh negara membutuhkannya. Bahkan, ada negara yang sudah membayar terlebih dulu agar mendapatkan vaksin Covid-19.