Ketua DPRD: Reses Bebas dari Kampanye Pilwali

RAPBD 2021 Dibahas setelah Reses Dewan

SURABAYA, Jawa Pos – Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) akan dimulai setelah anggota DPRD Surabaya reses. Mereka bakal menyerap aspirasi masyarakat dan memasukkannya ke RAPBD tersebut. Namun, yang menjadi catatan utama, reses yang menggunakan APBD itu tidak boleh ditumpangi kampanye pilwali Surabaya.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mewanti-wanti kepada para anggota dewan untuk tidak memanfaatkan kegiatan reses sebagai ajang kampanye. Sebab, hal itu tentu melanggar aturan.

’’Di tahun politik ini, semua harus tetap bijak dalam menggunakan anggaran. Kegiatan reses dibiayai oleh APBD dan tidak boleh dipakai untuk ajang kampanye,” tuturnya.

Dia mengatakan, reses akan dimulai pekan depan selama lima hari, 19−24 Oktober. Para wakil rakyat bakal turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk melakukan serap aspirasi.

Pejabat yang akrab disapa Awi itu mengatakan, reses tahun sidang kedua pada masa sidang pertama ini cukup krusial. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tentu akan banyak sekali keluhan dari warga yang perlu diakomodasi. ’’Sebagai wakil rakyat, wajib hukumnya mendengarkan masukan dan keluhan warga untuk dicarikan solusi,” kata politikus PDIP itu.

Dewan menggelar reses pada 19−24 Oktober. Dewan menampung usul dari masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony mengatakan, aspirasi masyarakat yang ditampung selama reses akan dilaporkan ke pemerintah. Nanti masukan-masukan dari warga difasilitasi supaya bisa dimasukkan ke program tahun depan.

Karena itu, pembahasan RAPDB

Pada waktu yang sama, pemkot menyusun buku putih yang dijadikan dasar penyusunan RAPBD.

Dewan akan mengusulkan hasil reses ke dalam RAPBD

2021. dijadwalkan setelah reses. Jadi, aspirasi masyarakat tidak hanya ditampung. ’’Itu nanti kita usulkan untuk dimasukkan ke dalam rancangan anggaran. Jadi, ada bentuk konkret solusi atas permasalahan warga,” katanya.

Selama masa reses, pemkot akan disibukkan dengan penyusunan buku putih setelah KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) disahkan Senin (12/10). Jadi setelah reses, RAPBD siap dibahas di komisi-komisi untuk didiskusikan secara detail anggaran yang akan digunakan tahun depan.

Thony juga meminta agar realisasi musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kelurahan benarbenar diakomodasi. Jangan sampai seperti tahun ini, tidak ada satu pun usulan warga dalam musrenbang kelurahan yang direalisasikan. ’’Ini yang ke depan perlu dibenahi. Usulan warga dalam musrenbang kelurahan itu penting karena mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan di wilayahnya,” tuturnya.

Awi menambahkan, terkait prioritas program tahun depan, dia meminta agar kebutuhan dasar masyarakat lebih diutamakan. Yakni, bidang pendidikan dan kesehatan. ’’Itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Termasuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Karena itu, dewan akan mengawal jalannya penyusunan anggaran tahun 2021 bersama pemkot. Yang jelas, kata Awi, siapa pun wali kotanya nanti, bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas.

Kegiatan reses dibiayai oleh APBD dan tidak boleh dipakai untuk ajang kampanye.”

ADI SUTARWIJONO