Menciptakan Herd Immunity
Minimal Vaksinasi 182 Juta Penduduk
PRESIDEN Joko Widodo menyebut, jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 67−70 persen atau sekitar 182 juta orang. Vaksinasi dalam jumlah besar itu dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Langkah tersebut penting untuk mengakhiri pandemi.
”Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity. Jadi, ada 182 juta orang yang harus divaksin satu-satu. Itu seperti anak kecil waktu vaksinasi, seperti digigit semut, begitu saja,” ujar Presiden Jokowi.
Setelah dihitung-hitung, untuk memvaksinasi 182 juta orang tersebut, dibutuhkan waktu yang lama. Karena itu, pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dihentikan. ”Begitu besok divaksin, keadaan belum bisa langsung normal karena baru berapa yang divaksin. Butuh waktu untuk vaksin satu-satu,” ungkapnya.
Menurut Jokowi, vaksinasi 182 juta penduduk tersebut bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunal. Dengan 70 persen penduduk yang sudah divaksin, sudah cukup membentuk herd immunity. Dengan demikian, seandainya 30 persen penduduk lainnya tidak divaksin, situasi tetap aman untuk meredam pandemi.
”Misalnya, dalam lingkungan RW tidak 100 persen divaksin, anak kecil belum diujikan. Artinya, kalau yang bisa divaksin sudah 70 persen, yang 30 persen tidak divaksin enggak apa-apa karena lingkungannya sudah bersih. Tapi, yang 70 persen tadi itu harus mau. Karena itu, selalu saya sampaikan pentingnya vaksinasi,” lanjutnya.
Jokowi menegaskan, dirinya akan menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat vaksinasi supaya bisa menjadi contoh bahwa vaksinasi itu aman. ”Saya sudah menyampaikan, saya yang nanti disuntik vaksin pertama kali untuk menunjukkan divaksin itu tidak apa-apa. Kalau semua sudah divaksin, artinya kita bisa kembali normal,” tegasnya.
Dalam vaksinasi itu, pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19. ”Mengenai kehalalan vaksin, sejak awal kita juga mengikutsertakan Kementerian Agama dan MUI. Dan ini keadaan darurat,” tuturnya.
Dia menambahkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada
Januari 2021. Prioritas awal disuntikkan kepada dokter dan perawat, kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), selanjutnya masyarakat luas.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19. Keputusan itu diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara. ”Saya berharap seluruh masyarakat mau divaksin dan tidak ada yang menolak karena vaksin Covid-19 ini gratis bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.