Whisnu Diusulkan Jadi Wali Kota Definitif
Diumumkan dalam Rapat Paripurna di DPRD Surabaya
SURABAYA, Jawa Pos − Posisi Wali Kota Surabaya yang kosong bakal segera terisi. Kemarin (28/12) DPRD Surabaya menggelar paripurna dan mengusulkan Whisnu Sakti Buana sebagai wali kota definitif. Pertemuan tersebut sekaligus mengusulkan pemberhentian Tri Rismaharini yang saat ini menjabat menteri sosial (Mensos).
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, sebelum memutuskan untuk menggelar rapat paripurna, dia mengajak tiga pimpinan dewan yang lain untuk rapat internal
Hasil rapat pimpinan dewan memutuskan untuk segera menggelar paripurna. Karena itu, hasil rapat tersebut dibawa ke badan musyawarah (bamus) dan langsung diagendakan paripurna hari itu juga.
Ada tiga agenda utama dalam rapat paripurna tersebut. Pertama, usulan pemberhentian Whisnu sebagai wakil wali kota. Kedua, usulan pemberhentian
Risma sebagai wali kota. Ketiga, usulan pengangkatan Whisnu sebagai wali kota definitif. ”Usulan ini akan dikirim ke Mendagri (menteri dalam negeri, Red) melalui gubernur,” kata pejabat yang akrab disapa Awi itu.
Politikus PDIP tersebut mengatakan, dewan hanya berwenang mengusulkan. Itu merupakan tindak lanjut atas surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 23 Desember lalu. ”Nanti surat keputusan itu (pengangkatan wali kota definitif, Red) diputuskan dan ditetapkan oleh Mendagri,” terangnya.
Sementara itu, Whisnu mengapresiasi langkah cepat DPRD Kota Surabaya yang langsung merespons surat dari Kemendagri dan gubernur terkait dengan pergantian pucuk pimpinan Kota Pahlawan.
Meski baru diusulkan sebagai wali kota definitif, Whisnu mengaku sudah menjalankan fungsi kepala daerah sebagai pelaksana tugas. Menurut dia, jabatan wali kota definitif hanya soal administrasi formal. Yang paling penting, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih baik pada akhir 2020 ini. ”Dalam waktu yang singkat ini, tentu sinergisitas antara Pemkot dan DPRD Surabaya akan lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.
Whisnu mengaku tidak menyiapkan program khusus jika penetapan dirinya sebagai wali kota definitif turun. Wakil ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PDIP Jatim itu menyatakan akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Risma selama ini. ”Koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) maupun forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah) juga sudah berjalan,” katanya.
Menurut Whisnu, yang bakal menjadi prioritas adalah penanganan Covid-19 di Surabaya. Selain itu, pemkot sedang mempersiapkan mekanisme pembelajaran tatap muka yang rencananya dilaksanakan Januari 2021.