Harapan Baru Pariwisata Indonesia

SANDIAGA Uno mendapat kepercayaan sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (Menparekraf) menggantikan Whishnutama. Kementerian tersebut memimpin dan mengelola industri yang mendapat tekanan terberat dan mengalami keterpurukan terdalam sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini.

Artinya, siapa pun yang menjadi Menparekraf haruslah didukung seluruh pihak, tidak dituntut berlebihan, dan tidak dibebankan seluruh harapan pemulihan. Sebab, sebagaimana kepariwisataan itu sendiri adalah lintas sektoral, maka kinerja kementeriannya pun multisektor.

Sekaligus, spirit kementerian pariwisata selayaknya diarahkan untuk mendorong perjalanan wisata di luar Jawa dan Bali. Percepatan pembangunan lima destinasi superprioritas, di mana hanya satu yang ada di Jawa, yakni Borobudur. Empat lainnya berada di luar Jawa (Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo), menyiratkan pemerataan pembangunan pariwisata agar tidak Bali sentris.

Kursi panas Menparekraf saat ini tidak semata-mata karena kepariwisataan terpuruk dan pada waktu yang bersamaan diharapkan menjadi andalan pemulihan ekonomi bangsa. Tetapi, terlebih menjaga gairah dan antusiasme publik di berbagai daerah di tanah air untuk bersama-sama memperkuat kepariwisataan RI melalui peningkatan daya saing kepariwisataan daerah masing-masing.

Sebagaimana halnya target kepariwisataan negara-negara lain, target kepariwisataan Indonesia saat ini sulit tercapai karena menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama. Yakni, adanya perubahan perilaku dan keinginan wisatawan dalam menghadapi wabah global; pencitraan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, teliti, dan tepat dalam mengelola Covid-19; serta ketersediaannya kapasitas dan kualitas produk wisata.

Pandemi Covid-19 mendorong terjadinya reorientasi beberapa hal. Di antaranya, jalur perjalanan wisatawan jarak jauh (long haul) ke jarak menengah dan pendek

(medium and short haul trip). Lalu, menurunnya tingkat pengeluaran, lama tinggal, dan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan ke luar negeri karena mereka lebih memilih berwisata di dalam negeri.

Pola serupa terjadi ketika krisis global beberapa tahun yang lalu. Karena itu, ada sejumlah poin penting bagi Menparekraf untuk mengakselerasi sumber daya yang dimiliki guna mengatasi tantangan yang ada dan mempercepat pencapaian target yang dicanangkan.

Pertama, sebagaimana menteri agama yang memiliki track record dalam menjaga keberagaman dan menjadikan agama sebagai inspirasi, demikian pula Menparekraf, sekiranya menjadi sosok pemersatu. Sebagaimana diketahui,

stakeholder kepariwisataan terdiri atas sektor privat, pemerintah,

asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum.

Lewat Menparekraf yang baru, diharapkan muncul teamwork swasta-pemerintah untuk mengatasi kendala aturan dan ritme kerja birokrasi. Terlebih, mengatasi situasi sulit pandemi Covid-19 yang menekan pelaku usaha pariwisata dan perhotelan serta menambah pengangguran.

Diperlukan juga kecepatan dalam pengambilan keputusan yang cermat dan tepat, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan CHSE (cleanliness, healthy, safety, environment sustainability) sampai ke ”lorong-lorong” yang tak terlihat di permukaan.

Sandiaga Uno diyakini berkemampuan memangkas dikotomi pemerintah-swasta yang kerap kali menjadi kendala dalam koordinasi pariwisata. Mentalitas birokrasi (birokrat) dalam konteks itu sepatutnya ditanggalkan. Ambil contoh Sinergi erat privat-publik di berbagai negara maju, atau paling tidak tetangga kita Singa

pura, Malaysia, dan Thailand yang menghasilkan ritme kerja cepattepat-efisien.

Kedua, Menparekraf ke depan juga semakin diharapkan sebagai sosok yang lebih andal dalam melakukan lobi di tingkat internasional. Dalam situasi normal, diplomasi internasional setingkat menteri diperlukan untuk memenangkan biding MICE (meeting, incentive, conference, exhibition), misalnya. Juga melawan keputusan-keputusan politik otoritas negara asing yang merugikan kita seperti

travel warning dan larangan terbang bagi maskapai Indonesia di area negara lain. Diplomasi dan lobbying personal yang dijalankan seorang menteri pariwisata sangatlah efektif untuk hal-hal semacam itu.

Saat ini, area-area diplomasi kebudayaan atau biasa dikenal diplomasi soft power dipercaya berdaya efektif bagi pemulihan dan peningkatan citra Indonesia secara luas, dan khususnya dampaknya bagi pariwisata negeri kita. Jejaring bisnis dan pemerintahan asing dipastikan sudah dimiliki Sandiaga Uno, maka tinggal dirawat dan diefektifkan.

Kiprah Menparekraf Sandiaga Uno ke depan haruslah semakin memperkuat jaringan di tingkat internasional, baik dari kalangan

buyer, government, investor, maupun pelaku bisnis pariwisata. Pun halnya, lembaga-lembaga internasional, di mana Indonesia tergabung di dalamnya. Misalnya, UN World Tourism Organization, G20, serta perlu semakin dikelola dan ditargetkan untuk keuntungan turisme Indonesia.

Ketiga, Menparekraf Sandiaga Uno diharapkan juga semakin memahami peta bisnis (pasar) wisatawan domestik yang diperlukan pada jangka pendek maupun wisatawan global di jangka panjang. Dalam sambutannya setelah diperkenalkan presiden, Sandiaga menyatakan strategi kementerian yang akan dia pimpin tidak hanya survive, tetapi juga thrive. Artinya, tidak hanya bertahan, tetapi juga menangkap peluang pasar wisatawan.

Karena itu, sekalipun diprediksikan bahwa market wisatawan asing di Indonesia bergeser ke segmen medium dan short haul seperti negara-negara Asia Pasifik dan ASEAN, dengan inovasi, itu memungkinkan untuk membuka pasar-pasar wisatawan global yang selama ini tertutup atau tidak optimal.

Kiranya Menparekraf baru bisa menjadi harapan para pelaku usaha dan pekerja di bidang pariwisata serta siapa pun yang bergantung pada sektor pariwisata, untuk memimpin sektor pariwisata di masa-masa sulit saat ini. Termasuk, melakukan normalisasi pada waktunya nanti.

*) Dosen Hotel & Tourism Business, Fakultas Pariwisata, Universitas Ciputra Surabaya