Pariwisata Butuh Sokongan Pemerintah
JAKARTA, Jawa Pos – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah di sektor pariwisata dalam pertemuan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kemarin (29/12).
Pengusaha berharap pemerintah bisa berfokus merumuskan kebijakan untuk membenahi tingkat okupansi hotel sehingga kerugian industri pariwisata tidak berkepanjangan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiaji menjelaskan, tingkat okupansi hotel di destinasi wisata Indonesia masih berada di angka 20 persen pada akhir pekan. Itulah dampak pandemi Covid-19.
”Kunjungan (wisatawan, Red) hanya dilakukan yang menggunakan mobil. Pertemuan korporasi habis, wisman habis. Bisa dibayangkan, okupansi hotel ataupun perputaran ekonomi di tempat wisata akan rendah pada 1–2 tahun ke depan.”
Menurut Kosmian, upaya pemerintah menggelontorkan insentif pun tidak bakal memberikan pengaruh signifikan dengan tingkat okupansi yang masih sangat rendah. Dia menyebut beberapa upaya alternatif untuk meningkatkan okupansi hotel di destinasi wisata. Di antaranya, insentif pajak bagi korporasi dan menyiapkan dana promosi.
Selain itu, insentif harga tiket diberikan bagi wisatawan mancanegara (wisman). Sebab, ada upaya pembukaan kembali untuk kunjungan wisman. Yang terakhir, memberikan insentif bagi semua instansi pemerintahan untuk mengadakan pertemuan di destinasi wisata.
”Bila upaya yang dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha optimal, ditargetkan tingkat okupansi tahun depan bisa bergerak ke level 40 persen pada masa akhir pekan dan bergerak ke 5 persen pada tahun berikutnya,” paparnya.