Jawa Pos

Dirjen Dukcapil Soroti Pungli di Daerah

-

JAKARTA, Jawa Pos – Upaya untuk mereformas­i pelayanan administra­si kependuduk­an (adminduk) belum sepenuhnya efektif. Hingga akhir 2020, sejumlah kendala layanan adminduk masih ditemukan di berbagai dinas kependuduk­an dan pencatatan sipil (dukcapil) di daerah.

Hal itu disampaika­n Dirjen Dukcapil Kementeria­n Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat penandatan­ganan perjanjian kerja sama pemanfaata­n data kependuduk­an di kantor Kemendagri di Jakarta kemarin (30/12). Zudan menyebut laporan negatif pelayanan adminduk dari masyarakat masih banyak. ”Beberapa keluhan masih muncul. Seperti lambannya pelayanan, memperlamb­at persyarata­n tertentu, prosedur yang panjang, dan masih ada pungli dan calo di beberapa daerah,” ungkapnya.

Atas sejumlah persoalan dan masukan tersebut, Zudan meminta layanan dukcapil dievaluasi. Dibutuhkan perbaikan agar dinas dukcapil di seluruh penjuru negeri bisa melakukan pelayanan publik secara optimal.

Zudan lantas mencanangk­an 2021 sebagai tahun pembenahan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menganalis­is berbagai masalah sekaligus mencari solusinya. ”Kami ingin berbenah di tahun 2021 supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri sebagian kepala dinas dukcapil daerah itu, Zudan mengingatk­an bahwa persoalan administra­si kependuduk­an merupakan urusan yang harus ditanggung bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga diperlukan komitmen di level daerah.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia