Dua Poros Kubu di Pemkab Jember
Imbas Konflik Pascamutasi Pejabat
JEMBER, Jawa Pos – Prahara tengah terjadi di lingkungan Pemkab Jember. Keputusan Bupati Faida yang memutasi sejumlah pegawai pemerintahan mendapatkan reaksi.
Kemarin sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di pemkab menyatakan mosi tidak percaya. Mereka menganggap bahwa keputusan itu cacat hukum. Bahkan, mereka menyampaikan aspirasinya secara terbuka di aula PB Soedirman Gedung Pemkab Jember kemarin (30/12).
Situasi makin panas gara-gara sejumlah anggota DPRD datang ke gedung pemkab. Mereka nglurug salah seorang pejabat dan menanyakan legalitasnya. Dampaknya, kondisi pemerintahan di Jember berantakan.
Insiden itu berawal ketika Faida kembali aktif sebagai bupati seusai cuti. Selasa (29/12), dia mencopot belasan ASN dari jabatannya. Termasuk Sekda Mirfano. Dia dicopot dan diganti Plt Sekda Edy Budi Susilo. Melalui suratnya, Faida menilai para ASN yang dimutasi melakukan pelanggaran berat.
Kebijakan tersebut mendapat perlawanan. Mosi tidak percaya terhadap Faida disampaikan secara terbuka. Pemkab pecah. Ada dua nakhoda dalam satu kapal. Faida bekerja bersama Plt Sekda Edy Budi dan para ASN pendukung. Sementara itu, Wabup Muqit bekerja dengan barisan Sekda Mirfano dan ASN pendukungnya.
Dalam pidato terbukanya ketika menyatakan mosi tidak percaya, Sekda Mirfano menyampaikan, Bupati Faida telah melakukan pelanggaran bertubitubi. Empat orang ASN dibebastugaskan tanpa prosedur. ”Ini kejadian di mata kita. Ini pelanggaran yang dilakukan bupati Jember karena telah melanggar surat edaran Mendagri tanggal 23 Desember. Dilarang mengganti bahkan mengusulkan penggantian jabatan,” ulasnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Jember Abdul Muqit Arief juga menyampaikan pidatonya. ”Ini adalah sesuatu yang bukan rahasia lagi, bahwa kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi di Jember,” pintanya.
Kiai Muqit juga sangat mengharapkan arahan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Mendagri untuk menuntaskan konflik di internal Pemkab Jember.
Terpisah, Bupati Faida enggan berkomentar terkait mutasi ASN hingga menimbulkan reaksi mosi tidak percaya tersebut. Pada saat ditanya wartawan di Rumah Sakit Paru Jember, dia bergegas masuk ke mobilnya. ”Saya lagi namu di sini,” ucapnya.
Konflik di internal Pemkab Jember berbuntut panjang. Sejumlah anggota DPRD Jember mendatangi salah satu kantor organisasi perangkat daerah (OPD) hanya untuk menanyakan legalitas para pejabat.
Di kantor inspektorat, anggota DPRD Jember terlibat adu mulut dengan Plt Inspektorat Jember Yessiana Arifah kemarin (30/12). Kekesalan tersebut muncul ketika Yessi tidak mau menunjukkan surat tugas Plt inspektorat. Insiden itu berujung penyegelan dan pengusiran pegawai.