Harapan kepada Kapolri Baru
Polri bakal berganti tongkat kepemimpinan. Presiden Jokowi sudah mengusulkan satu nama ke DPR setelah menyeleksi lima nama yang diserahkan Kompolnas. Adalah Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan menjalani fit and proper test.
Momen tersebut cukup penting mengingat peran polisi yang sangat strategis. Untuk itu, Jokowi dan Sigit harus membuktikan bahwa pilihan tersebut bukanlah karena kedekatan. Tapi murni karena kompetensi dan rekam jejak yang bagus.
Sudah menjadi omongan banyak orang, perwira tinggi angkatan 1991 itu mempunyai kedekatan cukup panjang dengan Presiden Jokowi. Saat Jokowi menjadi wali kota, Sigit menjabat Kapolrestabes Solo. Keduanya kerap bersinergi ketika berada di Solo.
Benar atau tidaknya tudingan pilihan tersebut karena kedekatan, setidaknya Jokowi dan Sigit harus menjawab semua itu dengan perbuatan dan tindakan. Sebagai presiden, Jokowi harus bisa membuktikan imparsialitasnya dalam kinerja polisi. Sementara itu, Sigit harus membuktikan diri membawa polisi menunjukkan kinerja sebagaimana moto barunya: Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya).
Belakangan ini, kinerja Polri memang kerap menjadi buah bibir masyarakat. Sangat profesional ketika melakukan penindakan terorisme, tapi dianggap tebang pilih dalam banyak kasus. Bahkan, sejumlah pengamat menilai polisi kini lebih condong menjadi alat penguasa. Bukan lagi alat negara. Terutama ketika menindak kasus-kasus para pengkritik pemerintahan.
Selain itu, sejumlah kasus seperti masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia cukup menampar wajah kepolisian. Apalagi, sempat tersebut pula nama calon Kapolri meski kemudian penyidikan kasus bergulir dengan dua jenderal polisi dicopot dari jabatannya. Hal-hal seperti itu seharusnya dibuat lebih transparan sehingga trust masyarakat kepada korps berbaju cokelat tersebut makin meningkat.
Sepanjang lepas dari TNI, Polri memang terlihat berbenah dan mulai profesional. Namun, tetap saja masih banyak kekurangan di sana-sini. Inilah yang menjadi PR Kapolri baru nanti. Apalagi, menjelang 2024, gesekan politik di tingkat nasional akan semakin keras. Polri harus bisa menunjukkan netralitasnya.
Jika tidak, Polri akan kehilangan salah satu syarat utama keberhasilan kinerjanya: kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat sudah tidak percaya, program Polri sebaik apa pun akan sia-sia. Masyarakat tidak akan pernah ikut berpartisipasi. (*)