Bahas Razia RHU, Dewan Silang Argumen
SURABAYA, Jawa Pos − Rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Surabaya terasa ”panas” kemarin (18/1). Yang dibahas adalah penutupan sebuah rumah hiburan umum (RHU) di tengah kota oleh Satpol PP Jawa Timur. Sebab, ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan (prokes).
Rapat daring yang dihadiri perwakilan Satpol PP Kota Surabaya, Satpol PP Jatim, serta pengurus Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat (Persakmi) itu memanas karena peserta rapat sengit beradu argumen. Khususnya terkait dengan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Surabaya Piter Frans Rumaseb mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari Satpol PP Jatim terkait razia pada Kamis (18/1). Karena itu, mereka tidak ikut mendampingi. Ketika penyegelan berlangsung, pihaknya memiliki kegiatan di tempat lain yang sudah terjadwal.
Dia mengklaim sudah ada rencana penindakan di RHU tersebut. Namun, setelah dicek, RHU di Jalan Basuki Rahmat itu ternyata mengantongi izin restoran. ”Kalau restoran, masih diperbolehkan buka. Kalau bar atau karaoke, tidak boleh,” katanya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i yang melakukan sidak ke tempat tersebut pada Jumat (8/1) menyebut tempat itu tidak bisa dikategorikan restoran. Ada bar dan tersedia minuman beralkohol untuk para pengunjung. ”Ini kan jenis kelaminnya nggak jelas. Katanya restoran, tapi lebih mirip bar atau tempat hiburan malam,” ucapnya.
Dia melihat banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Tidak ada jaga jarak. Dia pun mengapresiasi langkah tegas yang diambil Satpol PP Jatim. Sebab, lokasinya tidak jauh dari Gedung Negara Grahadi, kantor gubernur dan wakil gubernur Jatim. ”Jadi, wajar kalau menyita perhatian,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni secara terang-terangan mengaku berbeda pandangan dengan koleganya. Dia menyayangkan jika rapat tersebut hanya mempersoalkan satu RHU. ”Seharusnya, kita mengoordinasikan penegakan prokes antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” tuturnya.
Politikus Golkar itu juga mengapresiasi langkah tegas yang diambil Satpol PP Jatim. Namun, segala bentuk penindakan harus tetap memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dia berharap rapat tersebut menjadi evaluasi bersama agar ke depan segala bentuk penindakan dilakukan dengan koordinasi yang baik. Sebab, ada batasan wewenang penindakan antara Satpol PP Jatim dan Satpol PP Kota Surabaya. ”Agar sejalan, ke depan kalau Satpol PP Jatim mau membantu jangan hilangkan fungsi koordinasi,” jelasnya.