Jawa Pos

Desak Tiongkok Beri Akses PBB ke Xinjiang

Sekjen PBB Dorong Akhiri Kudeta Myanmar

-

LONDON, Jawa Pos – Pemerintah Inggris kemarin (22/2) merayakan hari pertama mereka kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan langkah tegas. Salah satunya, mengangkat persoalan pelanggara­n HAM di Xinjiang. Mereka menuntut pemerintah Tiongkok memberikan akses penuh kepada investigat­or PBB untuk menyelidik­i wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, praktik penyiksaan, buruh paksa, dan sterilisas­i paksa perempuan di Xinjiang berkembang dengan pesat. ’’Pertumbuha­n fasilitas reedukasi terjadi hampir seperti industrial­isasi. Penyidik independen dari PBB dan lembaga lainnya harus diberi akses tanpa batas di Xinjiang,’’ ungkapnya seperti dilansir CNN.

Sejak 2017, otoritas Tiongkok dilaporkan mendirikan kamp reedukasi di wilayah yang menampung kaum minoritas Uighur dan komunitas muslim lainnya. Mereka mengatakan bahwa kebijakan itu diambil untuk memerangi paham ekstrem yang melahirkan kelompok fanatik. Namun, kaum Uighur dan aktivis HAM mengatakan bahwa fasilitas tersebut sebenarnya kamp konsentras­i untuk memaksakan ideologi komunis kepada kaum minoritas.

Australian Strategic Policy Institute (ASPI) melaporkan bahwa mereka sudah mengidenti­fikasi lebih dari 380 fasilitas detensi di negara bagian tersebut. PBB bahkan sudah melaporkan bahwa setidaknya satu juta orang dari Uighur dan komunitas muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.

Bukan hanya isu HAM Xinjiang yang sedang diangkat di PBB. Isu kerusuhan Myanmar nyatanya juga menyita perhatian organisasi antarnegar­a itu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ikut buka suara terkait dengan kudeta yang berujung kerusuhan di negara Asia Tenggara tersebut.

’’Saya mendesak agar militer Myanmar menghentik­an semua tindakan penindasan ini. Akhiri semua kekerasan ini,’’ ungkapnya menurut Agence-France Presse.

Kementeria­n Luar Negeri Myanmar sendiri menolak desakan Guterres. Menurut dia, apa yang terjadi adalah urusan dalam negeri yang tak perlu dicampuri pihak asing. Mereka menegaskan bahwa aksi demo yang berjalan merupakan kegiatan ilegal dan tak mewakili suara rakyat Myanmar.

Situasi di Myanmar memang belum mereda. Pekan lalu ada tiga korban yang meninggal akibat respons militer terhadap aksi protes. Dua orang ditembak saat berdemo di Mandalay. Korban ketiga tertembak mati di Yangon. Hal itu menandai pekan paling berdarah setelah hari kudeta 1 Februari lalu.

Meski begitu, rakyat Myanmar masih memberanik­an diri untuk turun ke jalan kemarin (22/2). Ratusan ribu warga memenuhi jalanan Kota Yangon, bekas ibu kota Myanmar.

 ?? ASHRAF SHAZLY/AFP ?? DOMINIC RAAB Menteri Luar Negeri Inggris
ASHRAF SHAZLY/AFP DOMINIC RAAB Menteri Luar Negeri Inggris

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia