BI Sebut Bank Ingin Untung Besar
Teknis DP Nol Persen Bergantung Bank
JAKARTA, Jawa Pos – Bank Indonesia (BI) belum puas dengan suku bunga kredit perbankan saat ini. BI menilai perbankan belum berkontribusi maksimal dalam menggenjot konsumsi masyarakat. Padahal, bank sentral juga sudah menurunkan suku bunga acuan BI 7 day (reverse) repo rate (BI7DRR) ke level 3,5 persen.
Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung mengatakan bahwa suku bunga kredit perbankan masih sangat rigid. Akibatnya,
spread alias sebaran antara suku bunga BI dan bunga bank melebar. ”Bank-bank sepertinya mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih,” ungkapnya dalam jumpa pers virtual kemarin (22/2).
Berdasar riset BI, suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan baru turun 116 basis poin (bps) sejak Juni 2019. Padahal, BI7DRR sudah turun 250 bps sejak Juli 2019 hingga Februari 2021. ’’Bila melihat dari kelompok bank, SBDK bank BUMN justru lebih kaku dibandingkan kelompok bank lainnya,” terang Juda.
Tidak hanya itu, pihaknya menilai rigiditas SBDK bank pelat merah terjadi pada hampir semua segmen kredit. Mulai kredit konsumsi, korporasi, mikro, hingga ritel.
BI bakal mengeluarkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan. Tujuannya, masyarakat lebih paham mengenai tingkat bunga kredit masing-masing bank. Dengan demikian, BI bisa memicu terciptanya iklim persaingan yang lebih sehat antarbank.
Juda juga akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mempercepat transmisi BI7DRR terhadap SBDK. ”Pemerintah berperan sebagai owner bank BUMN. Kami akan mendiskusikan perilaku masing-masing bank tesebut di KSSK,” jelasnya.
Mengenai kredit tanpa uang muka alias down payment (DP) nol persen untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (mobil baru), Juda menegaskan bahwa kebijakan itu sematamata untuk memudahkan masyarakat. Sebab, BI melihat likuiditas perbankan masih sangat longgar.
Namun, program tersebut tidak bersifat wajib. Keputusan teknis pemberian DP nol persen diserahkan kepada bank sebagai pemberi kredit. Sebab, masingmasing bank mempunyai manajemen risiko yang berbeda.
”Tidak otomatis semuanya menjadi nol persen. Ini bukan keharusan. Tetapi, bank diperbolehkan memberikan kredit
KPR dan kendaraan bermotor dengan DP nol persen,” jelasnya.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan bahwa program kredit DP nol persen untuk KPR dan kredit kendaraan bermotor tidak efektif. Apalagi, penerapannya diserahkan pada masing-masing bank. Ujungujungnya malah akan menghambat penyaluran kredit.
”Melihat kondisi saat ini perlu ditanya juga ke BI. Bank mana yang siap DP nol persen? Saya kira bank BUMN juga tidak berani,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Menurut Bhima, bank sedang menikmati selisih antara bunga simpanan yang turun lebih cepat dan bunga surat utang pemerintah (SUN). Itu terlihat dari porsi kepemilikan bank di SUN yang meningkat tajam. Dari 22,6 persen menjadi 38,77 persen atau Rp 1.497 triliun per akhir 2020.
Artinya, bank menghindari penyaluran kredit karena risiko tinggi. Bank mendapat margin dari parkir dana di SUN.