Jawa Pos

Darurat Pelakor dan Pebinor

- Oleh SHOLAHUDDI­N AL-FATIH *)

TERBONGKAR­NYA skandal perselingk­uhan di internal grup band Sabyan semakin menambah panjang daftar kasus perceraian di negeri ini. Berdasar data yang disampaika­n Dirjen Bimas Islam Kemenag, angka perceraian di Indonesia terus naik sejak 2015 hingga 2020. Angka perceraian pada 2015 mencapai 394.246 kasus, kemudian pada 2016 naik menjadi 401.717 kasus. Jumlah tersebut kembali naik pada 2017 sebanyak 415.510 kasus dan pada 2018 meningkat lagi sebesar 444.358 kasus. Angka perceraian tetap naik pada 2019, yakni mencapai 480.618 kasus. Sementara itu, per Agustus 2020, jumlah angka perceraian di Indonesia sudah mencapai 306.688 kasus.

Secara global, angka perceraian memang diprediksi meningkat, terutama akibat pandemi Covid-19. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Swedia melaporkan kenaikan angka perceraian sepanjang pandemi Covid-19 (BBC, 2020). Firma hukum Stewarts yang berbasis di Inggris melaporkan, sebagian besar angka perceraian selama pandemi Covid-19 diajukan perempuan, yakni 76 persen. Jumlah tersebut meningkat dibandingk­an 2019 yang hanya 60 persen.

Faktor psikologis sebagai dampak karantina wilayah cukup signifikan menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Banyak istri yang menyimpan ekspektasi besar, jika karantina wilayah diterapkan, akan lebih banyak waktu bersama keluarga dan terjadi pembagian pengasuhan anak atau mengurus rumah yang berimbang bersama suami.

Faktanya, ekspektasi tersebut justru berbanding terbalik. Para suami ternyata juga bekerja dari rumah, yang bahkan kadang meningkatk­an risiko stres. Alhasil, komunikasi suami-istri justru semakin kacau. Kebuntuan komunikasi mengakibat­kan para suamiistri kadang mencari pelampiasa­n atau sekadar teman curhat, terutama dalam komunitas masingmasi­ng. Praktik seperti itulah yang sering kali memicu retaknya rumah tangga dan memunculka­n timbulnya peran pelakor (perebut laki orang) dan pebinor (perebut bini orang).

Urgensi Sertifikas­i Pranikah Komunikasi yang nyambung antara suami dengan pelakor atau istri dengan pebinor sering kali menjadi jalan bagi tumbuhnya benih-benih perselingk­uhan. Benih tersebut akan sangat subur jika setiap hari dipupuk rumitnya komunikasi antara suami dan istri yang sah. Padahal, faktor komunikasi ini sejatinya telah menjadi materi nasihat dalam proses pranikah. Di sinilah pentingnya peran penghulu dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebab, nasihat pranikah sejatinya sangat dibutuhkan, terutama untuk para calon pasangan suami istri (pasutri) yang berusia muda. Sebab, usia muda identik dengan semangat dan emosi yang bergelora sehingga komunikasi yang gagal antara suami-istri sering kali berdampak pada perceraian.

Gagasan sertifikas­i pranikah awalnya dipopulerk­an Menteri Koordinato­r Pembanguna­n Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sayangnya, gagasan tersebut justru ditertawak­an sebagian besar masyarakat, terutama warganet Indonesia. Padahal, sertifikas­i pranikah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa calon pasutri telah memahami dinamika dalam berumah tangga. Sayangnya, pemberian nasihat pranikah oleh penghulu kepada calon pasutri sering kali dilewatkan. Proses yang biasa disebut dengan jomblokan tersebut berisi materi-materi penting yang bisa menjadi bekal bagi calon pasutri untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Model sertifikas­i pranikah didesain dalam bentuk pelatihan. Pelatihan diberikan dalam beberapa materi, mulai seputar kesehatan reproduksi hingga komunikasi. Peserta yang telah mengikuti pelatihan akan mendapat sertifikat. Nanti sertifikat tersebut bisa digunakan sebagai syarat untuk menikah. Apabila ada materi yang belum diikuti selama pelatihan, sementara calon pasutri sudah kebelet menikah, materi yang belum diikuti bisa dilanjutka­n setelah menikah. Dibutuhkan komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk merealisas­ikan program tersebut.

RUU Ketahanan Keluarga Saat angka perceraian di Indonesia meningkat, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa alat dan norma hukum terkait. Selain sertifikas­i pranikah, ada draf RUU Ketahanan Keluarga yang ditawarkan DPR. Namun, nasib RUU Ketahanan Keluarga hampir sama dengan program sertifikas­i pranikah. Ditertawak­an dan di-bully habis-habisan oleh warganet Indonesia. Padahal, secara komprehens­if, materi muatan dalam RUU Ketahanan Keluarga bisa menjadi salah satu obat penawar untuk menekan angka perceraian.

RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) diusulkan Fraksi Golkar, PAN, PKS, dan Gerindra pada 7 Februari 2020 untuk menjadi lex specialis dari Undang-Undang Perkawinan. Namun, banyak lapisan masyarakat yang menolak dengan dalih pemerintah terlalu jauh ikut campur dalam urusan pribadi warga negara, hiperregul­asi, tumpang-tindih aturan, hingga bertentang­an dengan semangat pengarusut­amaan gender (Ria, 2020).

Padahal, tidak semua substansi dalam RUU KK menuai kontrovers­i. Salah satu hal positif dalam RUU KK termaktub dalam pasal 17 ayat (1) huruf c yang menyebutka­n kewajiban mengikuti pendamping­an pranikah. Norma tersebut selaras dengan gagasan Menko PMK untuk menyelengg­arakan program sertifikas­i pranikah. Sehingga, RUU KK tampaknya hanya membutuhka­n harmonisas­i dan sinkronisa­si. Mengingat, ada pula peraturan daerah yang nomenklatu­rnya hampir mirip dengan RUU KK, yaitu Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembanguna­n Ketahanan Keluarga, Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembanguna­n Ketahanan Keluarga, dan sebagainya.

Karena itu, jalan tengah dan alternatif solusi yang bisa ditawarkan di tengah darurat pelakor dan pebinor yang mengakibat­kan tingginya angka perceraian di Indonesia adalah melalui penerapan pelatihan/sertifikas­i pranikah dan melanjutka­n kembali pembahasan RUU KK. Selain itu, perlu digagas sebuah LSM atau NGO yang berfokus dalam hal pemantauan dan pendamping­an kasus disharmoni­sasi rumah tangga. Misalnya, menggunaka­n nama Indonesia Marriage Watch atau sejenisnya. Sebab, dalam konteks bernegara, rumah tangga merupakan miniatur terkecil sebuah negara. Apabila rumah tangga tersebut harmonis, ketahanan negara juga akan baik dan harmonis. (*)

*) Dosen Fakultas Hukum UMM

 ??  ??

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia