Dirut Anyar Pelajari Surplus BPJS Kesehatan

JAKARTA, Jawa Pos Struktur baru dewan pengawas beserta direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan resmi bertugas kemarin (22/2). Presiden Joko Widodo melantik mereka untuk masa jabatan hingga 2026.

Achmad Yurianto, mantan juru bicara pemerintah terkait Covid-19, ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menjadi direktur utama BPJS Kesehatan. Ali merupakan salah satu penggagas BPJS Kesehatan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan diketuai Muhammad Zuhri. Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat Anggoro Eko Cahyo.

Setelah pelantikan, Zuhri menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk mengelola BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Sementara itu, Anggoro menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan digitalisasi terhadap pelayanan jaminan sosial untuk menjawab sejumlah tantangan ke depan.

”Kami punya tiga tantangan utama. Pertama, peningkatan cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Ketiga, optimalisasi dari investasi dana,” tuturnya.

Di sektor jaminan kesehatan nasional, Yuri mengatakan bahwa tantangan tidak hanya berkutat pada permasalahan pandemi, tapi juga persoalan kesehatan mendasar lainnya.

Ali Ghufron menambahkan, pihaknya ingin berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Misalnya, dengan penerapan inovasi teknologi yang lebih memudahkan dan mempercepat layanan. ”Keseluruhan dari customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi teknologi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam,” tuturnya.

Disinggung soal desakan meninjau ulang iuran peserta BPJS Kesehatan karena telah surplus, mantan wakil menteri kesehatan itu menegaskan, pihaknya perlu mengetahui terlebih dahulu penyebabnya. ”Jangan-jangan sebabnya orang gak datang, takut Covid-19. Lalu, nanti setelah normal itu (defisit, Red) lagi,” katanya setelah rakor di Kemenko PMK.